NUSA DUA. Pasokan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah di Indonesia sangat minim. Bahkan, Indonesia kekurangan pasokan hingga 8 juta unit rumah.Direktur Utama PT Bakrieland Development Tbk menyebutkan, data terakhir yang diperoleh Real Estat Indonesia (REI) dan Kementerian Perumahan, kekurangan pasokan rumah mencapai 8 juta unit. "Yang terbesar kurangnya itu adalah pasokan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, yaitu rumah susun sederhana (RSS) dan rusunami. "Inilah yang seharusnya menjadi concern pemerintah, bukan hanya sektor swasta saja yang diberi tugas tetapi sektor pemerintah juga," ujar Hiramsyah usai berbicara di The 25th Pan Pacific Congress di Nusa Dua, Bali, Selasa (28/9).Menurutnya, pemerintah belum memberikan perhatian yang cukup terhadap masalah perumahan ini. Tengok saja, anggaran untuk perumahan mungkin sekitar 0,2% dari total anggaran pemerintah. Padahal, anggaran untuk pendidikan sudah mencapai 20% dan anggaran kesehatan sekitar 3%. "Kalau bicara kesehatan, 50% dari masalah kesehatan itu mungkin adalah nasalah sanitasi, masalah lingkungan yang penyebabnya adalah kekumuhan lingkungan," ujar Hiramsyah. Dus, pembangunan rusunami sejatinya punya tujuan lain. Yaitu, untuk menata dan menciptakan lingkungan yang sehat.Ia mencontohkan, di Singura ada House Development Board yang tugasnya benar-benar untuk membangun rusunami. Masalahnya, rusunami yang berharga murah kerap jatuh ke tangan orang yang salah. "Ini hanya masalah administrasi, rusunami hanya boleh dibeli dengan kredit yang disediakan perbankan dan pemerintah yang menunjuk banknya. Bank-bank inilah yang menentukan apakah layak atau tidak mereka membeli rusunami," tandasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Indonesia kekurangan suplai rumah 8 juta unit
NUSA DUA. Pasokan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah di Indonesia sangat minim. Bahkan, Indonesia kekurangan pasokan hingga 8 juta unit rumah.Direktur Utama PT Bakrieland Development Tbk menyebutkan, data terakhir yang diperoleh Real Estat Indonesia (REI) dan Kementerian Perumahan, kekurangan pasokan rumah mencapai 8 juta unit. "Yang terbesar kurangnya itu adalah pasokan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, yaitu rumah susun sederhana (RSS) dan rusunami. "Inilah yang seharusnya menjadi concern pemerintah, bukan hanya sektor swasta saja yang diberi tugas tetapi sektor pemerintah juga," ujar Hiramsyah usai berbicara di The 25th Pan Pacific Congress di Nusa Dua, Bali, Selasa (28/9).Menurutnya, pemerintah belum memberikan perhatian yang cukup terhadap masalah perumahan ini. Tengok saja, anggaran untuk perumahan mungkin sekitar 0,2% dari total anggaran pemerintah. Padahal, anggaran untuk pendidikan sudah mencapai 20% dan anggaran kesehatan sekitar 3%. "Kalau bicara kesehatan, 50% dari masalah kesehatan itu mungkin adalah nasalah sanitasi, masalah lingkungan yang penyebabnya adalah kekumuhan lingkungan," ujar Hiramsyah. Dus, pembangunan rusunami sejatinya punya tujuan lain. Yaitu, untuk menata dan menciptakan lingkungan yang sehat.Ia mencontohkan, di Singura ada House Development Board yang tugasnya benar-benar untuk membangun rusunami. Masalahnya, rusunami yang berharga murah kerap jatuh ke tangan orang yang salah. "Ini hanya masalah administrasi, rusunami hanya boleh dibeli dengan kredit yang disediakan perbankan dan pemerintah yang menunjuk banknya. Bank-bank inilah yang menentukan apakah layak atau tidak mereka membeli rusunami," tandasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
