KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) terkait perubahan tarif timbal balik (resiprokal) ke sejumlah negara termasuk Indonesia masih bisa dinegosiasi.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan hubungan AS dan Indonesia saling membutuhkan, sehingga pintu negosiasi terbuka lebar terlebih pernyataan Trump soal tarif ini baru sekadar pembuka dan belum diterapkan.

“Pernyataan Presiden Trump merupakan opening statement. Artinya pintu negosiasi masih terbuka. Posisi Indonesia sangat strategis di Kawasan Pasifik,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (4/4).

KB Bank dan Indonesia Eximbank Jalin Sinergi Untuk Perkuat Pembiayaan Ekspor Nasional

Baca Juga: Anindya Bakrie Buka-bukaan Nasib Neraca Dagang RI Imbas Penetapan Tarif Baru AS

Anindya menjelaskan, selain bagian dari kekuatan ekonomi ASEAN, Indonesia juga anggota APEC yang strategis. Menurutnya, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dan sebagai pimpinan negara nonblok, tentu ini juga menjadi pertimbangan Trump.

Dia bilang, komunikasi yang intens antara pemerintah dan AS di berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung adalah langkah yang tepat.

“Kadin mendukung keputusan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan berbagai langkah strategis menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anindya menuturkan, diperlukan pula kerja sama dengan negara Asean dalam memperjuangkan kepentingan bersama, pasalnya 10 anggota Asean mengalami dampak tarif Trump tersebut.

Baca Juga: Inilah Daftar Lengkap Tarif Baru Trump yang Dikenakan pada Berbagai Negara

“Sejalan dengan upaya pemerintah, Kadin tentu akan berdiskusi intens dengan mitranya di ASEAN maupun APEC Business Advisory Council sebagai medium dunia usaha regional,” tandasnya.

Untuk diketahui, Trump resmi menaikkan tarif timbal balik ke sejumlah negara mitra dagang. Rinciannya, China sebesar 34%, Uni Eropa 20%, Kamboja 49%, Vietnam 46%, Sri Lanka 44%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, Taiwan 32% serta Indonesia sebesar 32%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News