KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai bahwa kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) untuk menaikan tarif timbal balik ke berbagai negara mitra dagangnya termasuk Indonesia, menunjukkan sikap uniteralisme pragmatis.

Asal tahu saja, uniteralisme adalah suatu pendekatan dalam hubungan internasional di mana suatu negara bertindak sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan negara lain.

“Jujur saja, dari mana angka 32% diperoleh dan tuduhan bahwa Indonesia menerapkan 64% tarif atas barang dari USA juga tidak jelas hitung-hitunganya. Ini benar-benar sikap unilateralisme yang pragmatis dan brutal,” ujarnya kepada KONTAN, Kamis (3/4).

BPJS Kesehatan vs Asuransi Swasta, Pilih yang Mana?

Baca Juga: Apindo Beri Empat Usulan ke Pemerintah Soal Kenaikan Tarif Trump

Wijayanto berpandangan, lewat kenaikan tarif Trump tersebut bakal muncul fenomena The US versus The Rest, di mana dalam jangka menengah dan panjang, AS yang akan paling dirugikan.

Untuk itu, dia mengungkapkan, Indonesia perlu menjamin pasar domestik agar tak menjadi serbuan  produk impor. Apalagi saat ini produk impor tengah merajalela di tanah air hingga produk impor yang ilegal.

“Kerjasama dengan negara lain yang senasib perlu diintensifkan. Kartu BRICS perlu dimainkan dengan lebih cantik. Kita perlu negosiasi dengan AS, tetapi harus menunggu situasi kondusif, mungkin perlu 6-12 bulan agar tensi mulai menurun.  Bagi kita, revitaliasi terbuka bukanlah pilihan, kita bergerak diam-diam, perang gerilya,” ungkapnya.

Baca Juga: Waspada Perdagangan dan Ekonomi Merosot Imbas Kebijakan Tarif Trump

Lebih lanjut, Wijayanto menuturkan bahwa surplus neraca perdagangan Indonesia – AS bakal tetap ada di tahun namun akan berkurang. Pasalnya, negara-negara pesaing pemasok barang ke AS juga mendapatkan tarif yang tinggi.

“Sekali lagi, menjaga batas agar produk China, Vietnam dan India tidak membanjiri Indonesia, perlu menjadi prioritas,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Trump resmi menaikkan tarif timbal balik ke sejumlah negara mitra dagang. Rinciannya, China sebesar 34%, Uni Eropa 20%, Kamboja 49%, Vietnam 46%, Sri Lanka 44%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, Taiwan 32% serta Indonesia sebesar 32%.

Baca Juga: Indonesia Kena Tarif Trump 32%, Apindo: Cari Pasar Baru, Kurangi Ketergantungan AS

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News