KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat (AS) yang diumumkan pemerintahan  Donald Trump memicu kekhawatiran besar di kalangan pelaku industri nasional. Kebijakan ini menjadi pukulan bagi banyak negara mitra dagang AS, termasuk Indonesia.

Produk ekspor unggulan Indonesia seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang, hingga produk perikanan laut diprediksi akan terdampak langsung. Padahal, sektor-sektor ini selama ini menjadi tulang punggung ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam.

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) menilai kenaikan tarif impor dari AS hingga 32% terhadap produk Indonesia berpotensi memicu serbuan barang-barang impor ke dalam negeri dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi industri lokal.

GAGASAN: Mencegah Politisasi dalam Penetapan Status Bencana Nasional

“Indonesia punya pasar besar dan daya beli yang kuat. Kalau tidak diantisipasi, kita bisa jadi target ekspor negara-negara yang produknya tak lagi bisa masuk ke AS. Akibatnya, pasar kita bisa dibanjiri barang impor yang murah dan merugikan industri nasional,” ujar Edi Rivai, Wakil Ketua Umum INAPLAS dalam keterangannya, Jumat (4/4).

Baca Juga: INDEF: Perhitungan Tarif Impor AS untuk Indonesia Sebesar 32% Menyesatkan

INAPLAS menegaskan bahwa ini bukan sekadar soal perdagangan, tapi ancaman nyata terhadap kelangsungan sektor manufaktur nasional, khususnya industri kimia dan petrokimia. Tanpa perlindungan pasar yang kuat, industri dalam negeri bisa tergerus.

Oleh karena itu, INAPLAS mendesak pemerintah untuk mempercepat penyelidikan anti-dumping dan pengamanan perdagangan melalui Kementerian Perdagangan, khususnya lewat Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) dan Komisi Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Kemudian, menegakkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian industri, serta mengembalikan 12 pos tarif HS Code 39 yang berkaitan dengan bahan baku plastik, yang sebelumnya dihapus melalui Permendag No. 8 Tahun 2024.

“Kalau pos tarif HS Code ini tidak dikembalikan, bahan baku industri plastik akan makin mudah diimpor, dan itu bisa melemahkan industri lokal. Kita butuh proteksi agar bisa bersaing,” tegas Edi Rivai.

Menariknya, INAPLAS juga mengusulkan agar Indonesia tetap mempertahankan tarif impor terhadap produk asal AS. Mereka menilai, saat ini banyak produk Amerika tidak bisa bersaing dari sisi harga dengan produk lokal yang lebih efisien.

Baca Juga: Respon Tarif Resiprokal AS, Pemerintah Segera Hitung Dampaknya ke Perekonomian RI

“Langkah ini bukan cuma sebagai respons terhadap kebijakan Trump, tapi juga untuk menjaga pasar dalam negeri dan memberi kepastian bagi investor di sektor hilirisasi industri,” jelas Edi.

Menurutnya, Indonesia tak perlu terburu-buru membuka keran impor. Surplus dagang Indonesia dengan AS juga tidak terlalu besar, sehingga penurunan tarif justru bisa merugikan industri dalam negeri, terutama di sektor strategis seperti petrokimia.

Kekhawatiran serupa disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengingatkan bahwa Indonesia bisa menjadi tempat pembuangan bagi produk-produk negara lain yang gagal masuk ke pasar Amerika. “Kalau tidak diantisipasi, proses hilirisasi industri yang sedang kita bangun bisa gagal. Ini sangat berbahaya untuk masa depan industri nasional,” kata Dasco.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News