KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyampaikan bahwa penerapan tarif timbal balik (resiprokal) yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke negara mitra dagangnya termasuk Indonesia, merupakan pengalaman baru bagi dunia.

Bukan tanpa alasan, Wijayanto menilai bahwa penerapan tarif tersebut tidak ada preseden sebelumnya. Untuk itu, kata dia, ada beberapa langkah yang seharusnya diambil pemerintah Indonesia untuk merespon hal tersebut.

“Respon Indonesia seharusnya adalah memperkuat kerjasama dengan negara lain yang sama-sama jadi korban bully AS, membatasi membanjirnya produk impor legal dan memberantas yang ilegal,” ujarnya kepada KONTAN, Jumat (4/4).

Reksa Dana Diburu, Investor dan Nilai Reksa Dana Mirae Asset Naik di Awal 2025

Selain itu, lanjut Wijayanto, menstimulus permintaan (demand) dalam negeri dengan memfokuskan APBN pada program yang mendongkrak daya beli masyarakat serta menciptakan lapangan kerja.

Baca Juga: Pemerintah Sedang Hitung Dampak Kebijakan Tarif Impor Trump

Berikutnya, memperkuat cadangan devisa dengan menjalankan sepenuhnya kebijakan baru terkait Dana Hasil Ekspor (DHE) dan menyusun tim negosiasi yang handal untuk bernegosiasi dengan AS jika situasi sudah memungkinkan.

Di samping itu, perang dagang sebetulnya merugikan semua pihak, dalam jangka pendek Indonesia lebih dirugikan dalam konteks tarif Trump ini, namun dalam jangka panjang justru AS lebih dirugikan karena bakal terisolir.

Lebih lanjut, Wijayanto menuturkan, retaliasi atau tindakan pembalasan bukan pilihan yang tepat bagi Indonesia, mengingat posisi tawar Indonesia yang kurang kuat.

“Ide melakukan negosiasi secara bersama dalam bendera ASEAN adalah ide bagus, tetapi pengalaman menunjukkan ASEAN seringkali kurang efektif untuk hal-hal seperti ini, sehingga upaya mandiri tetap harus diprioritaskan,” terangnya.

Untuk diketahui, Trump resmi menaikkan tarif timbal balik ke sejumlah negara mitra dagang. Rinciannya, China sebesar 34%, Uni Eropa 20%, Kamboja 49%, Vietnam 46%, Sri Lanka 44%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, Taiwan 32% serta Indonesia sebesar 32%.

Baca Juga: Imbas Kebijakan Tarif Trump, Pertumbuhan Ekonomi Vietnam dan China Bakal Terdampak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News