KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Pradnyawati mengatakan, Indonesia masih mengkaji subsidi yang dilakukan Uni Eropa untuk produk susunya. Menurut Pradnyawati, hal ini dilakukan karena disinyalir produk-produk susu juga produk pertanian lain UE mendapatkan subsidi dari
Common Agricultural Policy (CAP).
Baca Juga: Hadapi UE, pemerintah Indonesia menunjuk Van Bael & Bellis (VBB) sebagai kuasa hukum "Kita sinyalir produk susu dari dari UE ini banyak sekali mendapatkan subsidi. Bukan hanya produk susu, tetapi semua produk pertanian itu mendapatkan subsidi luar biasa dari CAP," tutur Pradnyawati, Selasa (17/12). Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita periode 2016-2019 mengatakan, Indonesia akan menerapkan Bea Masuk Anti Subsidi (BMAS) untuk produk susu UE, sebagai balasan atas BMAS sementara untuk biodiesel Indonesia yang diterapkan oleh Komisi Uni Eropa. Saat ini, Komisi UE pun sudah menetapkan BMAS untuk produk biodiesel Indonesia sebesar 8% hingga 18%. Namun, hingga saat ini investigasi atas subsidi produk susu UE belum dilakukan.
Baca Juga: Jokowi menjawab kritik Susi Pudjiastuti soal ekspor bibit lobster Pradnyawati mengakui, investigasi memang belum bisa dilakukan karena pemerintah masih menunggu petisi dari industri di dalam negeri. Menurutnya, harus ada Industri yang protes karena merasa tercederai dengan dilakukannya impor susu dari UE. "Kalau kita ingin menginisiasi tuduhan itu, kita harus ada protes dari industri serupa di dalam negeri yang tercederai. Jadi kita harus berdasarkan data, dan data itu harus kuat," lanjut Pradnyawati.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono berpendapat, Indonesia memang harus menggunakan instrumen perdagangan yang dimiliki untuk menghadapi tuduhan-tuduhan dari UE. Instrumen perdagangan tersebut bisa diterapkan bagi produk pertanian EU khususnya produk susu.
Baca Juga: Meski RI-UE saling gugat di WTO, tapi perundingan IEU-CEPA tetap lanjut Menurutnya, bila Indonesia dituduh oleh UE, dan Indonesia hanya memberikan penjelasan, maka ke depannya UE bisa kembali melayangkan tuduhan yang sama kepada Indonesia. "Saya pikir kita bisa memanfaatkan instrumen perdagangan untuk komoditas pertanian. Saya pikir kita bisa main-main dengan tarif," ujar Joko. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Handoyo .