WASINGTHON. Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) mencantumkan Indonesia dalam daftar 13 negara yang masuk daftar pengawasan prioritas untuk kasus-kasus pelanggaran hak intelektual.

Daftar itu adalah bagian dari laporan khusus tahunan yang disebut "Special 301" yang merinci kinerja mitra perdagangan AS dalam penegakan aturan yang melindungi hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

Selain Indonesia, negara-negara lain yang masuk daftar itu adalah Aljazair, Argentina, Kanada, Chile, China, India, Israel, Pakistan, Rusia, Thailand, Ukraina dan Venezuela.

Tidak Hanya Diskon, BCA Expo 2025 Turut Pamerkan Aktivitas Keberlanjutan

AS memberikan banyak perhatian pada isu ini, karena sektor industri ini mendukung 40 juta pekerjaan dan menguasai 60% pangsa ekspor AS. “Jika mitra perdagangan tidak menghormati HAKI, mereka mengancam kelangsungan pekerjaan dan ekspor AS," kata Perwakilan Dagang AS Ron Kirk.

Pujian diberikan pada Spanyol dan Malaysia, yang berhasil menghapus nama mereka dari daftar. Sebaliknya, Ukraina diminta lebih serius menangani pelanggaran HAKI setelah negara itu kembali berada dalam daftar pengawasan.

Meski tidak ada ancaman sanksi bagi negara-negara yang masuk dalam daftar pengawasan ini, AS berharap hal ini bisa membuat jera dan malu.

AS menilai pemerintah Indonesia telah berupaya memperkuat perlindungan HAKI, tetapi AS menganggap hal itu tidak cukup efektif mengatasi tantangan pembajakan dan pemalsuan, termasuk pembajakan di internet dan produksi obat-obatan palsu.

"AS prihatin dengan halangan perdagangan di Indonesia termasuk peraturan-peraturan yang membatasi impor obat-obatan dan film. AS akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk mengatasi hal ini," kata laporan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News