KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ambisi Indonesia untuk meningkatkan kendali terhadap harga komoditas global melalui bursa komoditas baru dinilai menghadapi tantangan besar. Kebijakan tersebut bahkan berisiko menjadi bumerang apabila transaksi diwajibkan melalui bursa yang belum memiliki likuiditas dan partisipasi internasional yang kuat. Bursa komoditas baru tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun depan. Pembentukannya menjadi salah satu langkah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Baca Juga: Pupuk Indonesia Jajaki Investasi Pabrik Urea di Vladivostok Rusia Indonesia merupakan pemasok terbesar dunia untuk minyak sawit, nikel dan batubara termal, serta menjadi salah satu produsen utama tembaga dan bauksit. Dalam pidatonya di parlemen pada Agustus lalu, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia lebih memilih menahan komoditasnya daripada menjualnya dengan harga terlalu murah. Kepala Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Sarjito mengatakan, perdagangan komoditas melalui bursa tersebut nantinya akan bersifat wajib. Namun, sejumlah pelaku industri dan analis menilai upaya menetapkan harga komoditas global tidak mudah dilakukan. Pasalnya, pembentukan harga membutuhkan kepercayaan pasar, likuiditas, transparansi dan partisipasi pelaku internasional. Berisiko Membuat Pembeli Beralih Ian Hiscock, Principal di Energy Shift Institute menilai, posisi Indonesia sebagai pemain besar di sejumlah komoditas memang dapat memengaruhi pasar global. Namun, upaya untuk secara langsung menetapkan harga komoditas global justru berpotensi menimbulkan distorsi.
Baca Juga: Daya Beli Melemah, Industri Alas Kaki Hadapi Tekanan dari Banyak Arah "Indonesia adalah pemain signifikan dalam sejumlah komoditas, cukup besar untuk menciptakan distorsi serius di pasar. Namun, upaya untuk 'menetapkan harga komoditas global' kemungkinan besar justru menjadi bumerang," ujar Hiscock dilansir dari
Reuters. Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi membuat investor yang patuh terhadap aturan meninggalkan pasar Indonesia. Kondisi itu justru dapat mengurangi transparansi dan membuat pelaku usaha mencari cara lain untuk menyesuaikan aktivitas mereka dengan regulasi. Untuk komoditas nikel, misalnya, kondisi tersebut dapat mendorong percepatan penggunaan bahan alternatif dalam baterai serta memberikan insentif kepada pembeli untuk mendukung proyek dari pemasok yang dianggap lebih stabil. Seorang pelaku industri yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, kewajiban transaksi melalui bursa tidak serta-merta membuat pembeli menerima harga yang ditetapkan. Jika harga di bursa Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan bursa lain, pembeli berpotensi mencari pemasok alternatif atau bahkan beralih ke produk pengganti. Analis senior Rystad Energy Simeng Deng mengatakan, pembeli komoditas juga dapat memilih meninggalkan pasar Indonesia. Menurut dia, ekspor batubara Indonesia yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia berdasarkan volume sudah menghadapi tekanan. China dan India sebagai pembeli utama mulai mendiversifikasi sumber pasokan ke Mongolia, Rusia dan Afrika Selatan. Bursa baru tersebut juga berisiko hanya menjadi lapisan administratif domestik, bukan sebagai mekanisme pembentukan harga yang sebenarnya.
Baca Juga: Industri Baterai Dorong Kepastian Kebijakan dan Penguatan Jaringan Listrik Tantangan dari Bursa Malaysia Tantangan tersebut terlihat jelas pada pasar minyak sawit. Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak sawit terbesar dunia, tetapi upaya membangun bursa sawit sendiri belum mampu menyaingi dominasi Malaysia. Indonesia meluncurkan bursa minyak sawit pada 2023. Namun, aktivitas transaksinya masih relatif rendah. Sebaliknya, Bursa Malaysia telah menjadi acuan utama pembentukan harga minyak sawit global sejak meluncurkan kontrak Crude Palm Oil (CPO) Futures pada 1980. Data Bursa Malaysia Derivatives menunjukkan, sebanyak 19,62 juta kontrak berjangka CPO diperdagangkan sepanjang 2025, setara dengan 490,43 juta ton CPO. Sebagai perbandingan, data Kementerian Perdagangan Indonesia menunjukkan perdagangan kontrak berjangka CPO pada periode yang sama hanya mencapai 30.341 lot atau sekitar 151.705 ton. "Persaingan dengan Bursa akan sangat sulit," kata Julian McGill, Managing Director konsultan tanaman minyak Glenauk Economics. Menurut dia, menjadi produsen terbesar dunia ternyata memberikan keuntungan yang relatif terbatas dalam membangun bursa sebagai penentu harga global. M.R. Chandran, Chairman perusahaan agritech IRGA memperkirakan pasar justru akan terbelah. Bursa baru Indonesia kemungkinan lebih berfungsi sebagai referensi internal untuk bea ekspor dan keperluan domestik, sementara kontrak CPO Futures Bursa Malaysia tetap menjadi acuan global untuk pembentukan harga dan manajemen risiko. CEO Malaysian Palm Oil Association Roslin Azmy Hassan mengatakan, Kuala Lumpur tidak boleh berpuas diri. Namun, ia menilai bursa Malaysia belum menghadapi ancaman langsung dari bursa baru Indonesia. Menurut dia, likuiditas, transparansi dan partisipasi internasional membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun.
Baca Juga: Industri Baterai Dorong Kepastian Kebijakan dan Penguatan Jaringan Listrik Kredibilitas Jadi Tantangan Utama Sejumlah pelaku industri juga menilai persoalan transparansi, kepastian hukum dan independensi bursa menjadi faktor yang selama ini membatasi aktivitas perdagangan di bursa Indonesia. Bahkan, pihak yang mendukung pembentukan bursa baru mengakui bahwa membangun kredibilitas tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. "Perdagangan yang sukses tidak dibangun dalam semalam. Bursa yang sukses dibangun dari waktu ke waktu," ujar CEO PT Jakarta Futures Exchange Yazid Kanca Surya.
Dengan posisi Indonesia sebagai produsen utama berbagai komoditas strategis, bursa baru tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan pengaruh Indonesia di pasar global. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuan menarik pelaku pasar internasional, membangun likuiditas, menjaga transparansi serta memberikan mekanisme pembentukan harga yang dipercaya oleh pasar.
Baca Juga: Pelni Kembali Angkut 29 Ton Bantuan Gempa NTT, Total Capai 34,8 Ton Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
