JAKARTA. Target pemerintah untuk mengumpulkan utang luar negeri sebesar US$ 5,5 miliar sudah di depan mata. Pemerintah sudah mengantongi komitmen utang US$ 3,52 miliar yang akan digunakan sebagai dana siaga untuk menghadapi krisis

Komitmen terakhir yang didapat pemerintah pada akhir Juni lalu adalah utang dari Pemerintah Australia. Nilainya sebesar A$ 1 miliar, atau setara US$ 1,02 miliar.

Ini berarti, Pemerintah Indonesia telah mengantongi komitmen utang dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Pemerintah Australia. Dari Bank Dunia berkomitmen menyalurkan utang US$ 2 miliar, sementara ADB sebesar US$ 500 juta.

Rahmat Waluyanto , Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan mengatakan, kini pemerintah masih berharap komitmen dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC). "Kami harus sudah mendapatkan kepastian semua komitmen utang siaga, paling lambat pertengahan Juli," terang pejabat yang sudah terpilih sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, utang siaga ini tujuannya untuk kehati-hatian menghadapi krisis. Selama pendanaan pemerintah lancar-lancar saja, utang ini belum tentu dicairkan.

Utang seperti ini baru digunakan kalau nanti Indonesia benar-benar menghadapi masalah dalam mencari pendanaan untuk menutupi kebutuhan anggaran negara tahun ini. Terutama, kalau krisis keuangan menyebabkan pasar keuangan meminta imbal hasil yang sangat tinggi terhadap surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah pernah membuat komitmen utang siaga seperti ini pada 2009 silam. Saat itu, nilai komitmen utang tak jauh beda, yakni sekitar US$ 5 miliar. Agus optimistis, pemerintah tetap mampu menjaga kesehatan fiskal tanpa menggunakan utang tersebut.

Rahmat mengklaim, saat ini Indonesia terus berupaya untuk mengurangi total utang luar negeri yang baru. Pemerintah ingin mengandalkan pendanaan dari penerbitan surat utang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. "Penerbitan surat utang untuk me-refinancing utang luar negeri," katanya.

Pemerintah juga terus berupaya agar rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tidak membengkak. Saat ini, rasio utang Indonesia sekitar 24% dari PDB. Direktur Strategi dan Portofolio Utang Ditjen Pengelolaan Utang Kemkeu, Scenaider Siahaan menjelaskan, per Mei 2012 total utang pemerintah Rp 1.944 triliun. Perinciannya, utang luar negeri Rp 639,8 triliun (32,9%) dan surat utang negara Rp 1.304,3 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: