JAKARTA. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Pakistan baru saja menandatangani kesepakatan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, di Kementerian Luar Negeri, Jumat (19/11).Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara dengan melalui peningkatan kunjungan resmi yang akan mendapatkan fasilitas bebas visa guna membuka jalan terjalinnya kerjasama di berbagai bidang. "kita fokus untuk paspor diplomat dan perjalanan dinas dulu, namun ke depannya sangat terbuka peluang pembebasan visa bagi pebisnis dan masyarakat umum," tegas Marty. Saat ini kedua belah pihak fokus membahas isu-isu terkini di tingkat regional antara lain ASEAN, D-8, The New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) dan isu internasional seperti reformasi DK-PBB dan Perubahan Iklim.Menurut Marty, hubungan kedua belah pihak memiliki sejarah tali persahabatan yang cukup erat dan ke depannya harus diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang bisa menjawab segala tantangan terkini. Menteri Luar Negeri Pakistan Makhdoum Shah Mahmood Qureshi menambahkan, ada dua faktor yang memperkuat hubungan erat kedua belah pihak. Pertama, kesamaan kedua negara yang memiliki jumlah warga muslim terbesar di dunia. Kedua, baik Indonesia dan Pakistan merupakan negara yang menganut demokrasi dengan bentuk negera republik. "Kita ingin menunjukkan pada dunia bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan seiring," ujarnya.Salah satu bentuk kerjasama yang intens dilakukan adalah dalam hal penanganan terorisme. Baik Indonesia maupun Pakistan telah menjadi korban terorisme dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Menindaklanjuti kerjasama tersebut, maka pada tanggal 13-14 Desember di Jakarta akan diselenggarakan diskusi kelompok kerja untuk membahas pertukaran intelijen dan informasi rahasia lainnya serta membangun capacity building antar kedua belah pihak untuk mengatasi aksi terorisme. Selain isu terorisme, kedua negara juga akan fokus membicarakan kerjasama di bidang penanggulangan bencana. Konsep awalnya adalah terciptanya saling tukar pendapat dan kerjasama teknologi dalam penanggulangan bencana. Bagaimana bentuk ril kerjasamanya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya bulan depan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Indonesia-Pakistan sepakati bebas visa untuk paspor diplomatik
JAKARTA. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Pakistan baru saja menandatangani kesepakatan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, di Kementerian Luar Negeri, Jumat (19/11).Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara dengan melalui peningkatan kunjungan resmi yang akan mendapatkan fasilitas bebas visa guna membuka jalan terjalinnya kerjasama di berbagai bidang. "kita fokus untuk paspor diplomat dan perjalanan dinas dulu, namun ke depannya sangat terbuka peluang pembebasan visa bagi pebisnis dan masyarakat umum," tegas Marty. Saat ini kedua belah pihak fokus membahas isu-isu terkini di tingkat regional antara lain ASEAN, D-8, The New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) dan isu internasional seperti reformasi DK-PBB dan Perubahan Iklim.Menurut Marty, hubungan kedua belah pihak memiliki sejarah tali persahabatan yang cukup erat dan ke depannya harus diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang bisa menjawab segala tantangan terkini. Menteri Luar Negeri Pakistan Makhdoum Shah Mahmood Qureshi menambahkan, ada dua faktor yang memperkuat hubungan erat kedua belah pihak. Pertama, kesamaan kedua negara yang memiliki jumlah warga muslim terbesar di dunia. Kedua, baik Indonesia dan Pakistan merupakan negara yang menganut demokrasi dengan bentuk negera republik. "Kita ingin menunjukkan pada dunia bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan seiring," ujarnya.Salah satu bentuk kerjasama yang intens dilakukan adalah dalam hal penanganan terorisme. Baik Indonesia maupun Pakistan telah menjadi korban terorisme dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Menindaklanjuti kerjasama tersebut, maka pada tanggal 13-14 Desember di Jakarta akan diselenggarakan diskusi kelompok kerja untuk membahas pertukaran intelijen dan informasi rahasia lainnya serta membangun capacity building antar kedua belah pihak untuk mengatasi aksi terorisme. Selain isu terorisme, kedua negara juga akan fokus membicarakan kerjasama di bidang penanggulangan bencana. Konsep awalnya adalah terciptanya saling tukar pendapat dan kerjasama teknologi dalam penanggulangan bencana. Bagaimana bentuk ril kerjasamanya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya bulan depan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
