KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings memproyeksikan peringkat surat utang pemerintah atau rating kredit Indonesia menjadi yang paling rentan di Asia Tenggara, seiring meningkatnya risiko lonjakan harga energi dan terbatasnya bantalan fiskal.

Dalam laporan terbarunya, Selasa (14/4/2026), S&P menyebut tekanan terhadap sovereign rating alias kemampuan suatu negara dalam membayar kewajiban utangnya, di kawasan Asia Tenggara berpotensi meningkat jika konflik di Timur Tengah berlangsung berkepanjangan.

Indonesia dinilai paling berisiko, terutama karena memiliki bantalan fiskal yang relatif lebih tipis dibandingkan negara peers di kawasan.

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai, Peringatan S&P Global Ratings tersebut cukup serius, dan bisa mempengaruhi rating surat utang Indonesia, bahkan menambah berat beban bunga utang.

Baca Juga: S&P Proyeksi Rating Kredit RI Paling Rentan di Asia Tenggara, Bantalan Fiskal Tipis

“Kemampuan APBN dalam menyerap kenaikan harga minyak ternyata ada batasnya, disaat bersamaan program nasional dengan anggaran besar masih terus berjalan,” tutur Bhima kepada Kontan, Rabu (15/4/2026).

Bhima menyebut, windfall dari kenaikan harga komoditas seperti batubara, nikel dan sawit yang diperoleh pemerintah dari konflik yang terjadi di Timur Tengah, belum mampu menutup pelebaran defisit anggaran tahun ini.

Bhima memperkirakan, defisit APBN tahun ini bisa melebar ke 3% dari PDB, meningkat dari target pemerintah Rp 240,1 triliun, setara dengan 0,93% dari PDB.

Baca Juga: Outlook Kredit Negatif oleh Moody's Rating Berpotensi Dongkrak Biaya Utang RI

“Saat terjadi defisit bisa melebar diatas 3% dan akhirnya kenaikan BBM dan LPG tidak bisa dicegah. Situasi ini harus diantisipasi karena dampak peringatan S&P ke stabilitas nilai tukar cukup besar,” ungkapnya.

Bhima menambahkan, agar defisit APBN tidak bengkak, pemerintah harus memangkas anggaran yang tinggi seperti program makan bergizi gratis (MBG).

Menurutnya,  program yang butuh anggaran besar seperti MBG harus di rasionalisasi secara signifikan. Di saat yang bersamaan pemerintah dinilai harus dorong penerimaan negara alternatif seperti pajak keuntungan tak terduga hingga menutup terus celah kebocoran pajak.

Baca Juga: Fitch Soroti Danantara di Tengah Revisi Outlook Kredit Indonesia yang Jadi Negatif

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News