JAKARTA. Indonesia perlu membentuk lembaga khusus otoritas pusat, untuk memburu koruptor atau pengembalian aset di luar negeri dalam perkara korupsi.

Menurut Yusfidli Adhyaksana, peneliti dari Universitas Wollongong, Australia, otoritas pusat saat ini belum memadai, baik dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas yang dibutuhkan.

"Lembaga otoritas pusat khusus tersebut harus memiliki akuntan forensik, jaksa penuntut umum, jaksa pengacara negara, auditor, ahli bahasa, diplomat, dan profesi lain yang dibutuhkan," kata Yusfidli dalam diskusi 'Asset Recovery & Perburuan Koruptor di Luar Negeri: Membedah Peran Central Authority dan Lembaga Penegak Hukum' di Jakarta, Rabu (4/9).

Yusfidli menuturkan, tanpa lembaga khusus yang mengonsolidasi dan mengembangkan pakar dan pengetahuan tentang ekstradisi, maka perburuan koruptor dan pengembalian aset tidak akan pernah bisa optimal.

"Dalam penindakan narkoba ada lembaga khusus seperti BNN, untuk korupsi ada KPK. Lembaga khusus itu terbukti berperan dalam penegakkan hukum di bidang masing-masing," tuturnya.

Yusfidli menjelaskan, secara khusus ada tiga skill yang dibutuhkan dalam mengisi lembaga yang menangani perburuan korupsi dan pengembalian aset. Kemampuan khusus itu adalah kemampuan bahasa internasional, teknik negosIasi, dan praktik peradilan pidana.

"Rivalitas antar-institusi maupun perorangan harus dihindari, karena akan mengurangi efektivitas, baik untuk mengajukan permintaan keluar maupun melaksanakan permintaan ke dalam," paparnya. (Tribunnews)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan