KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia perlu negosiasi yang kuat untuk mendapat fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat (AS). Pasalnya fasilitas GSP diberikan AS bagi negara berkembang. Sementara Indonesia saat ini dinilai telah melampaui level tersebut.

"Taraf ekonomi indonesia lebih tinggi (upper middle income)," ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Muhammad Faisal saat dihubungi, Senin (17/6).

Kondisi ekonomi Indonesia akan menjadi dasar pemantauan AS. Oleh karena itu, AS akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi kelayakan Indonesia mendapatkan fasilitas GSP.

Selain itu, kebijakan Presiden AS Donald Trump, saat ini pun selalu diliputi ketidakpastian. Oleh karena itu perlu ada upaya lebih dalam menjaga fasilitas GSP dari AS. "Kecuali ada lobi dan negosiasi yang kuat dengan AS seperti Vietnam," terang Faisal.

Asal tahu saja, AS sebelumnya juga telah mencabut fasilitas GSP dari India. Hal itu dilakukan karena AS mengalami defisit neraca dagang dengan India.

Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemdag), total perdagangan Indonesia sebesar US$ 28,61 miliar dengan AS di tahun 2018. Dari angka tersebut Indonesia mengalami surplus US$ 8,26 miliar.

Namun angka tersebut turus mengalami penurunan. Pada kuartal I tahun 2019 surplus Indonesia turun 10,27% dibandingkan dengan periode sama tahun 2018.

Surplus Indonesia neraca dagang dengan AS pada kuartal I tahun 2019 sebesar US$ 2,03 miliar. Sementara periode yang sama tahun sebelumnya surplus Indonesia sebesar US$ 2,26 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat