JAKARTA. Pengembangan apartemen kelas menengah ke bawah diprediksi bakal melambat. Pasalnya, sejumlah pengembang menilai rusunami tidak menguntungkan. Kondisi ini bisa mengancam target pemerintah untuk membangun 1.000 menara rumah susun. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Trangandha, mengatakan tiap unit rusun sederhana milik (rusunami) dipatok seharga Rp 144 juta. Sementara kelas atas menyentuh Rp 1 miliar. Adapun keuntungan yang diraup dari hunian bersubsidi itu berkisar 10%-15%. Sedangkan apartemen kelas atas minimal 30%-40% saban unit. Bagi Ali, pengembang yang membangun kedua jenis proyek itu tentu pelan-pelan meninggalkan rusunami. "Sifat pengembang swasta kalau proyek menguntungkan, mereka maju. Soal kemampuan, pengembang pasti mampu, tapi datang masalah lain, program enggak jelas, ya pengembang kabur," tutur Ali kepada KONTAN. Ia mengatakan ironisnya, pengembangan sejumlah apartemen bersubsidi mesti terhenti di tengah jalan. Menurutnya, sebagian pembeli rusunami sudah mengeluhkan pengembang tidak kunjung menyelesaikan proyek rusunami. "Pemerintah harus segera bersikap, salah satunya dengan mengambil alih semua proyek," katanya Sejumlah pengembang yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) sempat angkat tangan membangun rusunami. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal REI, Theresia Rustandi, aturan pemberian insentif terlalu ribet. Asal tahu saja, yang berlaku selama ini untuk rusunami yaitu pengenaan pajak penghasilan 1% saja. Biasanya PPh untuk properti umum ialah 5%. Dengan harapan, pengembang semangat karena pungutan pajak lebih mini. Kementerian Perumahan Rakyat memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rusun sudah tuntas dibahas bersama dewan. Juga, secara redaksional. Menteri Perumahan Rakyat menargetkan Oktober atau paling lambat tahun ini sudah menjadi UU Rusun. "Sudah berubah, sekarang insentifnya Rp 6 juta - Rp 12 juta per unit," kata Suharso. Dia berpendapat nilai tersebut dapat memancing kembali semangat pengembang dengan sasaran akhir, masyarakat berpenghasilan rendah bisa punya hunian. Dengan patokan Rp 144 juta per unit, pemerintah juga menyiapkan disinsentif bagi pengembang yang menjual rusunami dengan harga seenaknya.
Indonesia Property Watch : Pembangunan rusunami bakal melambat
JAKARTA. Pengembangan apartemen kelas menengah ke bawah diprediksi bakal melambat. Pasalnya, sejumlah pengembang menilai rusunami tidak menguntungkan. Kondisi ini bisa mengancam target pemerintah untuk membangun 1.000 menara rumah susun. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Trangandha, mengatakan tiap unit rusun sederhana milik (rusunami) dipatok seharga Rp 144 juta. Sementara kelas atas menyentuh Rp 1 miliar. Adapun keuntungan yang diraup dari hunian bersubsidi itu berkisar 10%-15%. Sedangkan apartemen kelas atas minimal 30%-40% saban unit. Bagi Ali, pengembang yang membangun kedua jenis proyek itu tentu pelan-pelan meninggalkan rusunami. "Sifat pengembang swasta kalau proyek menguntungkan, mereka maju. Soal kemampuan, pengembang pasti mampu, tapi datang masalah lain, program enggak jelas, ya pengembang kabur," tutur Ali kepada KONTAN. Ia mengatakan ironisnya, pengembangan sejumlah apartemen bersubsidi mesti terhenti di tengah jalan. Menurutnya, sebagian pembeli rusunami sudah mengeluhkan pengembang tidak kunjung menyelesaikan proyek rusunami. "Pemerintah harus segera bersikap, salah satunya dengan mengambil alih semua proyek," katanya Sejumlah pengembang yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) sempat angkat tangan membangun rusunami. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal REI, Theresia Rustandi, aturan pemberian insentif terlalu ribet. Asal tahu saja, yang berlaku selama ini untuk rusunami yaitu pengenaan pajak penghasilan 1% saja. Biasanya PPh untuk properti umum ialah 5%. Dengan harapan, pengembang semangat karena pungutan pajak lebih mini. Kementerian Perumahan Rakyat memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rusun sudah tuntas dibahas bersama dewan. Juga, secara redaksional. Menteri Perumahan Rakyat menargetkan Oktober atau paling lambat tahun ini sudah menjadi UU Rusun. "Sudah berubah, sekarang insentifnya Rp 6 juta - Rp 12 juta per unit," kata Suharso. Dia berpendapat nilai tersebut dapat memancing kembali semangat pengembang dengan sasaran akhir, masyarakat berpenghasilan rendah bisa punya hunian. Dengan patokan Rp 144 juta per unit, pemerintah juga menyiapkan disinsentif bagi pengembang yang menjual rusunami dengan harga seenaknya.
