KONTAN.CO.ID - BEIJING. Presiden China Xi Jinping pada Selasa (28/7) menyerukan, agar Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) menjadi platform baru yang mempromosikan pembangunan untuk semua anggotanya. Dan, memfasilitasi pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.

Dia menyerukan upaya untuk membuat AIIB jenis baru. Yakni, bank pembangunan multilateral yang mempromosikan pembangunan di seluruh dunia, platform pengembangan yang maju seiring perkembangan zaman, lembaga berkinerja tinggi untuk kerjasama internasional, dan paradigma baru kerjasama multilateral.

AIIB, yang pendiriannya Xi usulkan pada akhir 2013, secara resmi meluncur pada Januari 2016. "Inisiatif ini dirancang untuk mengembangkan infrastruktur dan konektivitas di Asia dan memperdalam kerja sama regional untuk pengembangan bersama," kata Xi saat membuka pertemuan tahunan AIIB secara virtual seperti dikutip Xinhua.

Baca Juga: Perangi Covid-19, Indonesia dapat dua pinjaman dengan nilai US$ 1 miliar dari AIIB

Dari 57 anggota pendiri hingga saat ini memiliki 102 anggota dari Asia, Eropa, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Oseania, AIIB berkembang dari kekuatan ke kekuatan dan menyediakan hampir US$ 20 miliar dalam investasi infrastruktur untuk para anggotanya.

Indonesia merupakan salah satu pendiri AIIB dan menyetorkan modal US$ 672 juta atau terbesar kedelapan. Akhir Juni lalu, AIIB menyetujui pinjaman senilai US$ 1 miliar kepada Pemerintah Indonesia untuk memperkuat program social safety net untuk menghalau dampak pandemi Covid-19.

"Indonesia merupakan negara yang penting bagi kami. Apalagi, saat ini Indonesia menempati urutan pertama di Asia Tenggara (dengan jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak)," ujar Wakil Presiden Operasi Investasi AIIB D.J. Pandian kepada KONTAN, Juni lalu.

Baca Juga: AIIB: Investor lebih butuh kepastian kebijakan ketimbang finansial

Pinjaman itu mengalir dalam dua program. Pertama, pinjaman US$ 750 juta dengan tenor 12,5 tahun untuk meningkatkan stimulus perekonomian di sektor bisnis. Termasuk, usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM), keluarga miskin, dan memperkuat sistem pelayanan kesehatan umum. 

Kedua, pinjaman US$ 250 juta dengan tenor 13,5 tahun untuk memperkuat percepatan penanganan kesehatan oleh Pemerintah Indonesia. Termasuk, kesiapan fasilitas perawatan, kapasitas pengajuan, pengawasan, pencegahan, dan koordinasi pemerintah dan komunikasi publik.

Editor: S.S. Kurniawan