KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita telah sepakat untuk melakukan pembahasan Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Tunisia.

Tunisia dinilai memiliki banyak potensi dalam perdagangan dengan Indonesia. Selain itu Tunisia juga dipilih untuk memaksimalkan potensi pasar di Benua Afrika.

PTA akan membuat perdagangan Indonesia terkerek di Tunisia. "Kerjasama PTA diyakini akan mengurangi hambatan tarif sehingga dapat mendorong peningkatan hubungan perdagangan," ujar Enggartiasto dalam siaran pers, Kamis (28/6).

Enggar bilang tarif yang tinggi membuat barang Indonesia kurang bersaing di Tunisia. Rata-rata tarif bea masuk Tunisia sebesar 9,3%, sedangkan Indonesia sebesar 5,3%.

Selain itu, Tunisia juga dapat menjadi hub bagi Indonesia untuk masuk ke pasar Uni Eropa (UE). Pasalnya Tunisia telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) sejak tahun 2008.

FTA tersebut membuat tarif bea masuk dari Tunisia ke Eropa menjadi 0%. Hal itu membuka peluang agar barang Indonesia bisa masuk ke UE. "Dampak ini akan positif sehingga dapat mendorong perdagangan menjadi lebih luas," terang Enggar.

Pada tahun 2017, tercatat ekspor produk nonmigas Indonesia ke Tunisia sebesar US$ 55,19 juta. Sedangkan impor produk nonmigas dari Tunisia pada tahun yang sama mencapai US$ 32,77 juta.

Atas hitungan itu Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan Tunisia sebesar US$ 22,42 juta.

Produk ekspor utama Indonesia ke Tunisia antara lain minyak kelapa sawit dan turunannya (58,27%), minyak kelapa dan turunannya (5,3%), palm kernel (10,57%), benang filamen sitetis (2,42%), serat benang sintetis (2,75%), dan lysine (3,34%).

Sedangkan impor Indonesia dari Tunisia antara lain kurma (59,47%), calcium hydrogenorthophosphate (5,63%), calcium phosphates (9,83%), electrical switches (7,17%), serta kulit domba (2,51%).

Tunisia juga dinilai dapat menjadi pasar baru di tengah perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China. Oleh karena itu Enggar berharap PTA dapat selesai tahun 2018.

Tahun 2018 dinilai sebagai waktu yang tepat meski hasil belum maksimal pada tahun pertama. "Indonesia akan memulai PTA di tengah ketidakpastian yang berkembang dalam perdagangan global," jelas Enggar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi