KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar global masih sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar, terutama keseimbangan antara pasokan dan permintaan dunia. Meski Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar, posisi tersebut belum membuat harga CPO bisa dikendalikan secara tunggal oleh satu negara.

Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menilai , Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, penentuan harga crude palm oil (CPO) tetap dipengaruhi kondisi global, termasuk dinamika geopolitik seperti perang.

“Minyak sawit itu komoditas global, jadi yang menentukan harga adalah pasar atau supply dan demand,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (24/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Ambisi RI Jadi Penentu Harga Sawit Dunia Belum Realistis

Ia mengatakan pemerintah sebenarnya telah memiliki instrumen untuk menjaga stabilitas harga sawit domestik melalui kebijakan mandatory biodiesel. Program tersebut dinilai membantu menahan penurunan harga sawit dibandingkan sebelum kebijakan mandatori biodiesel diterapkan.

Eddy mencontohkan, sebelum adanya mandatory biodiesel, harga sawit pernah jatuh hingga lebih rendah dibandingkan biaya produksi. Bahkan saat itu petani memilih membakar tandan buah segar (TBS) karena ongkos panen dan angkut lebih besar dibandingkan harga jual.

“Dengan mandatory biodiesel ini harga lebih terkendali dibandingkan sebelumnya,” katanya.

Meski demikian, Eddy menilai Indonesia akan sulit menjadi penentu tunggal harga sawit dunia lantaran minyak sawit bukan satu-satunya minyak nabati yang diperdagangkan secara global.

Ia menyebut terdapat berbagai minyak nabati lain yang menjadi substitusi di pasar internasional, seperti minyak bunga matahari, minyak kedelai, rapeseed, hingga minyak jagung.

“Indonesia bisa mengendalikan harga, tetapi karena ada minyak nabati lain, sepertinya sulit kalau kita menjadi penentu harga,” ujarnya.

Dalam catatan Kontan, ambisi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai penentu harga sawit dunia didorong oleh dugaan praktik under invoicing ekspor sawit yang menyebabkan nilai ekspor Indonesia lebih rendah dibandingkan data impor negara tujuan.

Baca Juga: Harga TBS Sawit Anjlok hingga Rp 1.500 per Kg, Petani Mulai Panik

Sebelumnya, saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027, Rabu (20/5), Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti adanya dugaan pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari seharusnya. Bahkan, menurut dia, terdapat hingga 50% nilai ekspor yang tidak dilaporkan sebagaimana mestinya.

“Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Ini tidak boleh terjadi lagi,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan pemerintah ingin Indonesia menentukan harga sawit sendiri. “Kalau mereka tidak mau beli pakai harga kita ya tidak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News