KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mempersiapkan langkah berperkara dengan Uni Eropa terkait rencana larangan terhadap penggunaan minyak sawit Indonesia di benua biru tersebut. Persiapan ini menyusul Sidang Parlemen Uni Eropa yang berlangsung mulai hari ini, Senin (25/3) hingga Kamis (28/3) mendatang.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi pembahasan tentang diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit di kantornya, Senin (25/3). Rapat dilakukan bersama sejumlah pejabat kementerian dan lembaga (k/l) serta pengusaha dalam jadwal terpisah.

Indonesia mengantisipasi jika nantinya Parlemen Eropa menyetujui rancangan kebijakan bertajuk Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Oke Nurwan mengatakan, pemerintah sepakat untuk tidak tinggal diam terhadap langkah diskriminatif Uni Eropa.

"Jadi ini step-nya sudah mengarah ke litigasi, bukan diplomasi. Diplomasi tetap berjalan terus, tapi step ke berperkara itu mulai berjalan," ujar Oke usai menghadiri rapat, Senin (25/3).

Saat ini, lanjut Oke, pemerintah telah menyusun beberapa strategi untuk perlawanan tersebut. Pemerintah juga mendorong para pelaku bisnis kelapa sawit agar turut melakukan gugatan. Kendati begitu, Oke enggan menjelaskan lebih rinci strategi seperti apa yang akan diambil pemerintah.

"Kita juga belum memutuskan, kalau menggugat, kita akan menggunakan lawfirm apa dan lawfirm yang basisnya di mana. Masih berproses," pungkas dia.

Adapun, pemerintah juga mempertimbangkan langkah dan strategi yang dipersiapkan oleh negara mitra, salah satunya Malaysia. Sebab, Oke menyebut, strategi pemerintah Indonesia dan Malaysia harus saling melengkapi agar peluang untuk menang semakin besar.

"Kita pernah memenangkan kasus dumping biodiesel melawan Eropa di mana waktu itu Indonesia dan Argentina sama-sama menggugat, tapi secara masing-masing. Jadi kita saling melengkapi dengan strategi yang berbeda satu sama lain," tandasnya.

Namun, Oke menegaskan, pemerintah baru pada tahap menyiapkan strategi untuk saat ini. Sebab, perlawanan secara konkret melalui litigasi baru dapat ditempuh saat Parlemen Eropa telah menyepakati rancangan kebijakan larangan penggunaan sawit tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli