Induk Vale Indonesia (INCO) Jual Saham ke Asing, Bagaimana Prospek Sahamnya?



KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Induk perusahaan PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Vale S.A, akan melakukan divestasi saham, terutama untuk unit penambangan logam dasar. Beberapa investor diketahui telah melakukan penawaran kepada perusahaan tambang dari Brasil ini. 

Mengutip laporan Bloomberg, Senin (26/6), Public Investment Fund (PIF) asal Arab Saudi telah memasukan penawaran senilai US$ 2,5 miliar atau setara Rp 37,4 triliun untuk mengakuisisi 10% saham Vale untuk unit logam dasarnya. 

Selain PIF, penawaran juga disebut datang dari Mitsui & Co dan Qatar Investment Authority.


Baca Juga: Induk INCO Jual Saham ke Asing, Begini Prospek Sahamnya

Senior Information Investment Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, prospek produksi nikel di Indonesia dan perannya terhadap industri energi baru terbarukan (EBT) tak hanya menarik untuk pasar domestik, tetapi juga di luar negeri.

“Investasi INCO di nikel tidak hanya dilirik oleh investor lokal atau MIND ID, tetapi juga investor luar negeri,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (7/7).

Meskipun begitu, Nafan melihat, jika MIND ID masih berhasil INCO dalam jumlah yang besar, pemerintah masih akan jadi pemegang saham mayoritas. 

“Otomatis, kebijakan INCO ke depan pasti akan selaras dengan kepentingan nasional Indonesia secara umum sekaligus kepentingan MIND ID secara khusus,” tuturnya.

 
INCO Chart by TradingView

Nafan mengatakan, peran MIND ID dalam investasi saham INCO bertujuan untuk mempercepat atau mengakselerasi pengembangan electric vehicle (EV) di Indonesia. 

Baca Juga: MIND ID Komitmen Jadi Pemegang Saham Pengendali Vale (INCO)

Hal itu akan selaras dengan kepentingan nasional Indonesia dalam mewujudkan kepentingan ekonomi di bidang hilirisasi sumber daya alam, khususnya mineral nikel dalam pengembangan ekosistem industri EV. 

Selama porsi saham masih di atas 50%, tentu pemerintah masih akan jadi penentu strategi bisnis dalam pengembangan EV di Indonesia melalui INCO.

“Namun, jika perusahaan asing yang mayoritas, mau tidak mau pemerintah harus meningkatkan diplomasi ekonomi melalui B2B partnership untuk mencapai agreement,” paparnya.

Editor: Noverius Laoli