KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki industri 4.0, tenaga kerja Indonesia harus sudah siap menghadapi sejumlah tantangan, terutama tergantinya tenaga manusia oleh sistem digitalisasi. Pasalnya, revolusi industri ini akan menggerus sejumlah pekerjaan.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan, mengacu pada salah satu lembaga riset di dunia, memasuki industri serba teknologi ini diasumsikan akan ada 50 juta orang kehilangan pekerjaan lamanya. 30 juta orang di antaranya akan mampu mengikuti perkembangan industri 4.0, sementara sisanya sebanyak 20 juta orang yang tidak mampu untuk ikut ke arah sana.

Dengan demikian, pemerintah diharapkan mampu mempersiapkan dengan matang menghadapi tantangan ke depan. Hal ini bukan hanya akan terjadi di dunia, tapi juga di Indonesia. Apalagi sejumlah PHK di beberapa perusahaan sudah mulai terjadi.

"Industri kita masih belum padat modal tapi masih banyak padat karya di mana investasi-investasi yang sifatnya menggunakan karyawan yang berjumlah ribuan. Nah sekarang sudah bertransformasi ke digitalitasi, mekanisasi, otomatisasi pasti akan terjadi pengurangan," kata Dede kapada Kontan.co.id, Kamis (10/10).

Belum lagi serbuan tenaga kerja asing yang akan berkompetisi dengan tenaga kerja lokal yang tidak bisa dianggap enteng. Hal ini kata dia, pentingnya dibuat roadmap tentang perubahan transisi era industri 4.0 terhadap tenaga kerja Indonesia. Berbagai stakeholder perlu dilibatkan penyusunan peta jalan ini.

Seperti misalnya, dalam jangka waktu lima tahun ke depan, berapa banyak lapangan pekerjaan yang bisa disiapkan oleh industri 4.0. Dengan demikian, dibutuhkannya peran pemerintah dalam menghadapi revolusi ini.

"Kebutuhannya apa, kompetensinya apa? Lalu peran pemerintah di mana? Karena kalau diserahkan pada pasar bebas semua orang akan menjadi pengemudi grab dan gojek dan ini bukan peran pemerintah," lanjutnya.

Pemerintah juga perlu memetakan industri padat karya yang bisa melibatkan tenaga kerja lebih banyak lagi. Seperti pembangunan sebuah proyek sepatutnya jangan lebih banyak lagi dikuasai oleh swasta namun juga pemerintah lebih banyak terlibat.

Selain itu, perlu adanya konsep pendidikan untuk memetakan proyeksi yang lebih fokus ke depan. Jangan sampai, jumlah pengangguran sarjana akan semakin meningkat lantaran tidak berimbangnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.

"Semisal soal pertanian. Jangan lagi bicara mengenai cara menanam tapi mulai pengembangan industrinya, teknologinya, packagingnya atau pemasarannya dan sebagainya. Lapangan pekerjaan identiknya juga dengan kesiapan pendidikan," jelas Dede.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia