KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gejolak geopolitik global, terutama di kawasan Selat Hormuz, memicu kenaikan harga bahan baku plastik sekaligus meningkatkan risiko gangguan pasokan di Indonesia. Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) menilai kondisi ini menegaskan pentingnya diversifikasi sumber bahan baku untuk memperkuat ketahanan industri nasional. Saat ini, industri plastik masih sangat bergantung pada impor. Sekitar 70% kebutuhan nafta dan 40–50% resin virgin masih berasal dari luar negeri, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global. Di sisi lain, industri daur ulang plastik telah menjadi penopang penting dengan kontribusi sekitar 20% terhadap total pasokan bahan baku plastik nasional. “Kondisi ini membuat industri domestik cukup sensitif terhadap fluktuasi harga global dan dinamika geopolitik,” ujar Direktur Eksekutif ADUPI Hadiyan Fariz dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).
Baca Juga: Harga Plastik Naik hingga 80%, Inaplas Sebut Pasar Masuk Fase “Ganti Harga” Selain memperkuat pasokan domestik, industri daur ulang juga berperan dalam memenuhi kebutuhan kemasan di berbagai sektor, termasuk makanan, minuman, hingga UMKM. Penggunaan impor dalam industri ini hanya bersifat terbatas sebagai material pendukung (blending) untuk menjaga kualitas, dengan porsi sekitar ±20% dari total bahan baku. Hadiyan menambahkan, kapasitas industri daur ulang plastik sebenarnya masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar. Saat ini terdapat 749 perusahaan dengan kapasitas terpasang sekitar 3,16 juta ton per tahun, namun tingkat utilisasi baru mencapai sekitar 48%. “Ini menunjukkan industri daur ulang sudah berkontribusi signifikan, tetapi masih bisa dioptimalkan untuk memperkuat sistem pasokan nasional,” ujarnya. Dari sisi ekonomi, kenaikan harga bahan baku plastik juga berpotensi berdampak langsung pada harga produk konsumsi masyarakat, termasuk kemasan pangan dan kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini dapat memicu tekanan inflasi akibat kenaikan biaya produksi (cost-push inflation). Menurut ADUPI, penguatan industri daur ulang menjadi salah satu solusi untuk menjaga stabilitas harga melalui penyediaan bahan baku alternatif berbasis domestik yang lebih efisien. Selain itu, sektor ini juga berperan dalam mendukung keberlanjutan UMKM serta ekonomi rakyat, termasuk sektor informal. Secara ekonomi, industri daur ulang plastik berkontribusi sekitar US$ 9,2 miliar dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Baca Juga: Harga Plastik Naik, Inaplas Imbau Masyarakat Mulai Diet Plastik Dari sisi kebijakan, penguatan industri ini juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan 100% sampah terkelola pada 2029. Sementara dalam RPJPN 2025–2045, ditetapkan target 90% timbunan sampah terolah dengan 35% di antaranya melalui daur ulang pada 2045. Selain itu, Permen LHK No. 75 Tahun 2019 juga mendorong produsen mengurangi sampah, termasuk melalui penggunaan material daur ulang, dengan target pengurangan sampah sebesar 30% pada 2029. Hadiyan menegaskan, industri daur ulang plastik memiliki peran strategis dalam memperkuat pengelolaan sampah nasional, meningkatkan tingkat daur ulang, serta mendukung penurunan emisi melalui penerapan ekonomi sirkular. Namun, ia menilai kapasitas yang ada saat ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Baca Juga: Industri Semen Terdampak Kenaikan Harga Plastik Ke depan, penguatan sektor ini akan difokuskan pada optimalisasi fasilitas yang sudah ada, peningkatan pasokan bahan baku domestik, serta perluasan akses material tambahan yang terkontrol. Selain itu, peningkatan penggunaan material daur ulang di sektor industri juga dinilai penting untuk memperkuat ekosistem yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. “Industri daur ulang plastik Indonesia memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Momentum global saat ini menjadi peluang untuk mempercepat perannya sebagai pilar ekonomi sirkular nasional,” pungkas Hadiyan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
