JAKARTA. Kalangan industri mendesak agar pemerintah segera merealisasikan pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN bidang energi yang sampai sekarang masih terus tertunda.

"Terus tertundanya pembentukan holding membuat industri merasa terganggu. Karena tanpa holding, kebijakan demi kebijakan terus berubah," kata Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Industri Hulu dan Petrokimia, Achmad Widjaja, Jumat (10/2).

Dalam konteks itu, menurut Widjaja, keberadaan Holding BUMN Energi sebagai suatu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Karena dengan kebijakan satu pintu lewat holding yang berorientasi pada sisi komersial, akan membuat kepastian bagi kalangan industri sebagai pengguna energi.

"Kami akan tahu kemana arah kebijakan PGN dan Pertamina, bahkan mungkin juga PLN. Karena ibarat satu kapal energi, tidak mungkin ada 2-3 nakhoda," kata dia.

Melalui Holding BUMN, Widjaja meyakini bahwa tak akan ada tumpang tindih kebijakan seperti yang saat ini terjadi. Banyaknya kebijakan yang saling bertentangan tersebut, selalu membuat kalangan industri bingung termasuk dalam menentukan strategi komersialnya.

Widjaja mengatakan seharusnya pemerintah dan DPR melihat bahwa berlarut-larutnya pembentukan holding BUMN, memang memiliki dampak sangat buruk. Widjaja mencontohkan, belum berlakunya kebijakan harga gas murah untuk industri hilir, adalah dampak nyata dari belum dibentuknya Holding BUMN Energi.

Terbukti, hingga saat ini Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, baru menyentuh pada tiga industri yaitu pupuk, baja, dan petrokimia.

Padahal, Kementerian Perindustrian ingin Perpres tersebut segera direalisasikan. Karena penurunan harga gas di semua industri, akan menghasilkan berbagai dampak di dalam pertumbuhan ekonomi. "Itu yang kita tunggu-tunggu," kata dia.

Di sisi lain, Widjaja yakin keberadaan holding juga bisa membantu pemerintah dalam memberantas mafia migas. Karena dengan kebijakan satu pintu seperti itu, akan membuat ruang gerak mafia semakin terbatas.

"Jadi jika semangat pembentukan Holding BUMN dan pemberantasan mafia migas itu masih ada maka tentu harus diimbangi dengan niat untuk segera merealisasikan Holding BUMN Energi. Karena bagi industri, holding itu merupakan pilihan yang paling bagus," lanjut dia.

Widjaja mengingatkan bahwa pemerintah dan DPR seharusnya memang tidak berlarut-larut menyeret masalah energi ke dalam ranah politik. Jika semua dibawa ke persoalan politik, maka yang menjadi korban adalah dunia usaha dan industri.

Dalam hal ini, kata dia, pemerintah dan DPR harus bisa membedakan, ranah komersial dan mana politik. Kalau semua diseret ke ranah politik akan susah.

(Faisal Yunianto)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini