BOGOR. Pemerintah saat ini sedang mengkaji untuk memperluas keterlibatan investor asing di Industri farmasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, pihaknya tengah me-review untuk membuka 100% investasi asing di sana. Saat ini, porsi asing di Industri farmasi dibatasi hanya sekitar 70% saja. Perluasan ini menjadi salah satu bagian dari revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tengah dibahas. Tujuannya, supaya industri farmasi termasuk obat dan bahan bakunya bisa berkembang. Sehingga, impor bahan baku obat yang selama ini membuat harga obat di dalam negeri tinggi bisa dikurangi. Saat ini 96% bahan baku obat dalam negeri berasal dari impor. "Jika impor dikurangi maka harga obat lebih murah," kata Franky, Selasa (8/12) di Istana Bogor. Ia mengaku memang sudah banyak investor asing yang tertarik masuk. Di sisi lain, BKPM meyakinkan bahwa perusahaan dalam negeri akan didorong untuk berkembang, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi obat-obatan dan keperluan farmasi lainnya. Kebijakan ini juga untuk mendukung harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin harga obat dalam negeri murah. Sehingga klaim pemerintah untuk kesehatan bisa lebih rendah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan