KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk memitigasi peredaran pinjaman online ilegal, Asosiasi Fintech Indonesia (AFtech) bakal menerapkan sertifikat pada fintech termasuk sertifikasi lembaga penagihan. Misalnya, perusahaan fintech bekerjasama dengan lembaga penagihan yang tersertifikasi.

Menanggapi hal ini, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia atau Akseleran masih menunggu aturan final tentang penerapan sertifikasi bagi lembaga penagih dari asosiasi. Pihaknya mengapreasiasi proses sertifikasi ini asalnya prosedurnya tidak bertele-tele dan bisa memberikan edukasi kepada para penagih.

“Saya menyambut baik hal ini, karena tujuannya supaya penagihan fintech tidak dilakukan sembarangan dan melawan hukum. Dan perlu ada sanksi jika penagihan dilakukan benar-benar melawan hukum,” kata Co Founder dan CEO Akseleran Ivan Nikolas Tambunan kepada Kontan.co.id, Senin (26/11).

Selama ini, ia mengaku Akseleran telah memberikan arahan dan prosedur jelas dalam melakukan penagihan yang mengedepankan prosedur penagihan yang wajar dan sesuai aturan. Biasanya keterlambatan pinjaman Akseleran hingga 90 hari akan di-handle oleh tim penagih internal, dan melebihi waktu itu akan diserahkan kepada tim eksternal.

Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan surat larangan kepada kepada perusahaan fintech pasca banjir pengaduan terkait penagihan fintech yang merugikan konsumen ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. 

Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih Djarot mengatakan otoritas langsung melayangkan surat larangan yang berisi pelarangan penyalahgunaan data nasabah dan kewajiban melaporkan prosedur penagihan.

“Kami memberikan surat larangan kepada perusahaan fintech yang sudah terdaftar di OJK. Mereka harus meninjau kembali kerjasama dengan pihak ketiga, salah satunya kepada lembaga penagih kemudian diteruskan ke kami,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi