KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menjelang penyelenggaraan IPA Convention & Exhibition (IPA Convex) ke-50, pelaku industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menyatakan peran strategis sektor ini dalam menopang agenda swasembada energi, penguatan kapasitas nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi. Kepala Divisi Formalitas SKK Migas George N.M. Simanjuntak menyampaikan, kontribusi industri hulu migas tidak semata tercermin dari produksi dan penerimaan negara. Industri ini juga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas melalui Dana Bagi Hasil (DBH) serta Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang mendorong efek berganda bagi perekonomian. Selama ini, kontribusi hulu migas kerap dipersepsikan terbatas pada penerimaan negara.
“Padahal, jika dilihat secara utuh, terdapat berbagai instrumen lain, mulai dari DBH hingga PPM, yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan operasi proyek hulu migas, karena itu, PPM perlu dipahami sebagai investasi sosial jangka panjang,” ujarnya dalam Media Briefing Kontribusi Sektor Migas Bagi Indonesia di Jakarta, Selasa (27/01/2026).
Baca Juga: SKK Migas Klaim Lifting Minyak Nasional 2025 Capai Target 605.000 Barel per Hari George menjelaskan, SKK Migas tengah melakukan transformasi menyeluruh terhadap pendekatan PPM. Program yang sebelumnya didominasi bantuan jangka pendek kini diarahkan menjadi investasi sosial strategis yang terencana, terukur, dan berdampak jangka panjang. Transformasi ini didahului kajian bersama akademisi yang menunjukkan bahwa sebagian besar program PPM sebelumnya belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan lama dinilai tidak lagi memadai untuk merespons dinamika sosial yang semakin kompleks di sekitar wilayah operasi. Oleh karena itu, PPM didorong menjadi bagian integral dari siklus operasi hulu migas, sejajar dengan aspek teknis dan bisnis, guna memperkuat
social license to operate serta mendukung keberlanjutan pasokan energi. Transformasi PPM dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang lebih sistematis dengan pendekatan Logical Framework Approach (LFA). Selain itu, SKK Migas menambahkan pilar strategis tata kelola dan penguatan kelembagaan, didukung
social and business mapping agar program tepat sasaran, selaras dengan prioritas pembangunan daerah, serta mendorong kemandirian masyarakat, khususnya di wilayah ring-1. Dari sisi rantai pasok, Chairperson of IPA Supply Chain Committee Kenneth Gunawan menekankan pentingnya penguatan kapasitas nasional melalui optimalisasi penggunaan barang dan jasa dalam negeri.
Baca Juga: SKK Migas Alokasikan LNG 120 Kargo pada Semester I-2026 Saat ini, perusahaan nasional memegang peran signifikan dalam rantai pasok hulu migas, sementara keterlibatan perusahaan asing difokuskan pada komoditas tertentu yang membutuhkan teknologi dan pengalaman tinggi. KKKS secara aktif melakukan asesmen dan pengujian produk dalam negeri, termasuk pelaksanaan
pilot project bersama SKK Migas untuk meningkatkan kapabilitas penyedia barang dan jasa nasional. Upaya ini menciptakan
multiplier effect ekonomi yang signifikan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Adapun tantangan utama masih terkait kendala operasional dan keterbatasan pembiayaan proyek berskala besar yang berjalan simultan. Sementara itu, Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong menegaskan sektor hulu migas tetap memegang peran krusial dalam menjaga ketahanan energi dan menopang perekonomian nasional di tengah transisi energi.
Menurutnya, kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar kontribusi sektor ini tetap optimal dan berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
