KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri kemasan masih menghadapi berbagai tantangan pada semester II-2026, meskipun gejolak pasokan nafta global akibat penutupan Selat Hormuz yang sempat memicu lonjakan harga biji plastik mulai mereda.

Direktur Eksekutif Indonesia Packaging Federation (IPF) Henky Wibawa mengatakan, tantangan utama yang masih membayangi industri kemasan pada paruh kedua tahun ini adalah kenaikan biaya bahan baku (inflasi input) yang berdampak pada melemahnya daya beli konsumen.

"Lebih lanjut, krisis nafta yang memicu kenaikan harga biji plastik hingga 200%, walaupun saat ini sudah mereda atau menurun lagi, tapi dampaknya masih terasa," katanya kepada Kontan, Rabu (8/7/2026).

Selain tekanan biaya bahan baku, Henky menilai industri kemasan juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan regulasi. Di antaranya adalah penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) serta kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai yang menuntut penyesuaian operasional secara cepat.

Baca Juga: Multi Medika (MMIX) Gandeng KOKARMINA, Bidik Pasar 52 Rumah Sakit Hermina

Dari sisi produksi, pelaku industri saat ini juga cenderung mengambil langkah yang lebih konservatif. Perusahaan memilih menunda ekspansi kapasitas produksi dan lebih berfokus pada efisiensi biaya serta penyesuaian volume produksi sesuai kondisi pasar.

"Pertimbangannya adalah ketidakpastian harga bahan baku, risiko pelemahan daya beli konsumen, hingga kewajiban kepatuhan regulasi lingkungan yang menambah biaya," tuturnya.

Meski menghadapi sejumlah tantangan, IPF tetap melihat adanya peluang pertumbuhan industri kemasan pada semester II-2026. Salah satu penopangnya adalah konsumsi rumah tangga yang masih relatif kuat.

"Pertumbuhan permintaan pada e-commerce dan program pangan nasional, yakni 190 juta porsi makanan per hari, mendorong permintaan kemasan makanan dan minuman," jelas Henky.

Berdasarkan kondisi tersebut, IPF memperkirakan nilai pasar industri kemasan pada 2026 masih mampu tumbuh sekitar 5% hingga 6% secara tahunan. Namun, laju pertumbuhan tersebut diperkirakan lebih moderat dibandingkan proyeksi awal tahun akibat tekanan biaya produksi yang masih tinggi.

Baca Juga: Jasa Pertambangan Tertekan, Kontraktor Tambang Menanti Revisi RKAB 2026

Henky menambahkan, untuk menjaga pertumbuhan industri, diperlukan dukungan kebijakan yang mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Menurutnya, stabilisasi harga energi dan bahan baku menjadi salah satu faktor penting untuk menekan biaya produksi.

Selain itu, industri juga membutuhkan insentif investasi bagi pengembangan teknologi daur ulang dan kemasan ramah lingkungan, serta regulasi EPR yang konsisten agar pelaku usaha dapat menyusun rencana investasi jangka panjang dengan lebih pasti.

"Dan juga, dukungan infrastruktur logistik untuk memperkuat rantai pasok domestik," tandas Henky.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News