KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri keramik nasional menghadapi tekanan berat sepanjang empat bulan pertama 2026. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menilai gangguan pasokan gas dan pelemahan rupiah menjadi pukulan ganda yang menggerus daya saing sektor ini. Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengungkapkan, penurunan alokasi gas industri tertentu (AGIT) menjadi faktor utama yang memperparah kondisi.
Di wilayah Jawa Bagian Barat, realisasi AGIT pada April 2026 hanya mencapai 37,5%, terendah sejak kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu diberlakukan pada 2021.
Baca Juga: Asaki Minta DMO Gas Bumi, Kebutuhan Industri Manufaktur Dalam Negeri Jadi Prioriras “Situasi ini berdampak langsung pada lonjakan biaya energi. Saat ini, harga gas yang harus ditanggung industri keramik mencapai kisaran US$ 11,5 hingga US$ 12 per MMBTU, atau melonjak lebih dari 60% dibandingkan harga HGBT yang ditetapkan sebesar US$ 7 per MMBTU,” ujar Edy kepada Kontan, Selasa (5/5/2026). Menurut Edy, beban industri kian berat lantaran transaksi gas masih menggunakan dolar AS. Pelemahan rupiah terhadap dolar AS membuat biaya produksi meningkat lebih tinggi. “Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, industri menghadapi kenaikan biaya produksi sekaligus kerugian akibat kurs,” imbuhnya. Dari sisi daya saing, industri domestik juga tertinggal dibandingkan negara lain. Harga gas industri di Malaysia dan Thailand berada di kisaran US$ 9,5–US$ 9,9 per MMBTU, lebih rendah dibandingkan harga di Indonesia.
Baca Juga: Asaki Curhat Gangguan Pasokan Bahan Baku Keramik dari Jabar, Menperin Telepon KDM Untuk itu, kata Edy, Asaki meminta pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, dan Perusahaan Gas Negara, segera mengambil langkah konkret untuk menjamin pasokan gas agar industri tidak kolaps dan terhindar dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, pelaku industri meminta transparansi data dari PGN terkait penurunan AGIT yang dinilai terus memburuk. Asaki juga mendorong penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas bagi sektor manufaktur, serta mengusulkan agar pembayaran gas dilakukan dalam rupiah guna menekan risiko fluktuasi nilai tukar.
Lebih lanjut, Asaki menilai ketahanan energi menjadi kunci menjaga keberlangsungan industri keramik yang saat ini masih berada dalam fase ekspansi.
Baca Juga: Asaki Bidik Utilisasi Keramik 80% pada Tahun 2026 Tanpa intervensi cepat dan kebijakan yang tepat, industri keramik nasional berisiko kehilangan daya saing di pasar global. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 