KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri keramik nasional menghadapi tekanan berat sepanjang empat bulan pertama 2026. Gangguan pasokan gas dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi pukulan ganda yang menggerus daya saing sektor ini.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia Edy Suyanto mengungkapkan, penurunan alokasi gas industri tertentu (AGIT) menjadi faktor utama yang memperparah kondisi.

Baca Juga: Pemerintah Kaji Skema Bagi Hasil Tambang Mirip Migas, Ini Catatan IMEF dan Pushep

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Di wilayah Jawa Bagian Barat, realisasi AGIT pada April 2026 hanya mencapai 37,5%, terendah sejak kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) diberlakukan pada 2021.

“Situasi ini berdampak langsung pada lonjakan biaya energi. Harga gas yang harus ditanggung industri keramik kini mencapai US$ 11,5 hingga US$ 12 per MMBTU, atau melonjak lebih dari 60% dibandingkan HGBT sebesar US$ 7 per MMBTU,” ujar Edy kepada Kontan.co.id, Selasa (5/5/2026).

Menurut Edy, tekanan semakin berat karena transaksi gas masih menggunakan dolar AS. Pelemahan rupiah membuat biaya produksi meningkat lebih tinggi.

“Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, industri menghadapi kenaikan biaya produksi sekaligus kerugian akibat kurs,” imbuhnya.

Dari sisi daya saing, industri keramik Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara lain. Harga gas industri di Malaysia dan Thailand masih berada di kisaran US$ 9,5–US$ 9,9 per MMBTU, lebih rendah dibandingkan Indonesia.

Untuk itu, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, dan Perusahaan Gas Negara, segera mengambil langkah konkret untuk menjamin pasokan gas agar industri tidak kolaps dan terhindar dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, pelaku industri juga meminta transparansi data dari Perusahaan Gas Negara terkait penurunan AGIT yang dinilai terus memburuk.

Baca Juga: Industri Keramik (Asaki) Ungkap Tertekan Pasokan Gas Seret dan Pelemahan Rupiah

Asaki turut mendorong penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas bagi sektor manufaktur, serta mengusulkan agar pembayaran gas dilakukan dalam rupiah guna menekan risiko fluktuasi nilai tukar.

Edy menegaskan, ketahanan energi menjadi kunci menjaga keberlangsungan industri keramik yang saat ini masih berada dalam fase ekspansi. Tanpa intervensi cepat, industri berisiko kehilangan daya saing di pasar global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News