KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kinerja sektor manufaktur Indonesia yang mengalami kontraksi pada April 2026 tidak lepas dari ketidakpastian global, khususnya dampak konflik geopolitik terhadap rantai pasok dunia.

Menurut Airlangga, ketegangan global membuat pelaku industri semakin berhati-hati, terutama terkait potensi gangguan lanjutan pada supply chain.

"Manufaktur turun karena memang masa depan dari perang ini kan masih, masih tidak pasti. Jadi dari supply chain juga khawatir bahwa gangguan berikut adalah supply chain," ujar Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (4/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Pemerintah Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20%, Harga Global Justru Melonjak

Ia menjelaskan, tekanan tersebut tidak hanya berasal dari sisi distribusi, tetapi juga menjalar dari sektor energi ke industri turunan seperti petrokimia, plastik, hingga kemasan dan logistik. Padahal, sektor manufaktur sangat bergantung pada kelancaran logistik dan stabilitas permintaan.

"Manufaktur sangat bergantung kepada logistik, dan berikut bagaimana terkait dengan demand side," katanya.

Kondisi tersebut tercermin dalam data S&P Global yang menunjukkan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia turun dari 50,1 pada Maret menjadi 49,1 pada April 2026. Angka ini berada di bawah ambang netral 50, yang menandakan sektor manufaktur memasuki fase kontraksi.

Penurunan ini menjadi yang pertama dalam sembilan bulan terakhir dan mengindikasikan pelemahan aktivitas industri pada awal kuartal II-2026. Tekanan utama berasal dari penurunan volume produksi yang tercatat sebagai yang tercepat sejak Mei 2025.

Pelaku industri melaporkan lonjakan harga bahan baku, keterbatasan pasokan, serta melemahnya daya beli sebagai faktor utama yang menekan produksi. Selain itu, konflik di kawasan Timur Tengah turut memperburuk situasi melalui gangguan rantai pasok global dan kenaikan biaya logistik.

Baca Juga: Kemenkeu Ubah Aturan Restitusi Pajak: Wajib Pajak Patuh Dapat Prioritas

Pemerintah, lanjut Airlangga, masih terus memantau perkembangan tersebut sambil mengkaji langkah-langkah mitigasi guna menjaga stabilitas sektor industri di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

"Jadi ini masih kita monitor saja," pungkas Airlangga. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News