KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif di berbagai daerah diharapkan dapat mendorong kembali geliat ekonomi nasional yang terdampak besar akibat pandemi COVID-19.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan terbaru mencatat ekonomi nasional pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi negatif 5,32% (YoY). Kontraksi terdalam dialami sektor transportasi dan pergudangan yang terkontraksi 30,84%. Penurunan terbesar kedua dialami sektor jasa akomodasi dan makanan dan minuman yang mengalami kontraksi sebesar 22,31%.

Baca Juga: Patung Jenderal Sudirman akan dipasang masker oleh Pemprov DKI Jakarta

"Penyebabnya adalah terhentinya pergerakan manusia akibat pandemi yang membuat masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah. Selain itu juga banyak ditutupnya tempat rekreasi dan hiburan yang berimbas pada menurunnya tingkat hunian kamar hotel serta restoran. Sehingga dampaknya pada sektor pendukung pariwisata dan ekonomi kreatif seperti transportasi cukup besar," kata Wishnutama.

Namun sejak kebijakan pelonggaran PSBB diberlakukan oleh beberapa pemerintah daerah, perlahan geliat ekonomi nasional mulai bergerak. Terakhir, Pemerintah Provinsi Bali yang membuka kembali sektor pariwisata untuk wisatawan nusantara.

Untuk itu Wishnutama berharap kegiatan pariwisata dapat kembali mendorong perekonomian nasional. Namun ia mengingatkan penerapan protokol kesehatan menjadi syarat mutlak yang harus diperhatikan dalam hal tersebut. Tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Kami telah menginisiasi kampanye InDOnesia CARE, yaitu strategi komunikasi untuk membangun kepercayaan publik dan membuktikan bahwa semua tempat usaha sektor parekraf telah mengutamakan prinsip-prinsip kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan lestari bagi konsumennya," ucap Wishnutama dalam keterangan yang diterima KONTAN, Rabu (19/8).

Baca Juga: Ditekan sentimen Covid-19, GIAA diprediksi butuh waktu recovery hingga 2 tahun

Sementara bagi sektor industri, pemerintah menggulirkan berbagai kebijakan dan fasilitasi stimulus fiskal dan nonfiskal pelaku usaha parekraf dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diantaranya mendorong pelaku parekraf untuk memanfaatkan dana talangan yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

Serta yang terbaru penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya yang dilakukan melalui penyediaan fasilitas penjaminan sehingga perbankan dapat menambah exposure kredit modal kerja kepada pelaku usaha di sektor prioritas. Salah satunya adalah pariwisata yakni hotel dan restoran. "Kemenparekraf tidak bisa bekerja sendirian menghadapi segala dampak yang timbul dari pandemi COVID-19. Perlu ada usaha bersama dengan kolaborasi baik antara pemerintah, industri, serta masyarakat," lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi