Jakarta. Dunia pelayaran masih dalam kondisi krisis. Sejak dua tahun terakhir ini, sejumlah perusahaan pelayaran dunia banyak yang merugi tidak terkecuali di Indonesia. Perekonomian global yang terpuruk menjadi faktor pengaruhnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional atau Indonesian Nation Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, kondisi ini menyebabkan perusahaan pelayaran menurunkan kapasitas angkut hingga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hasilnya, banyak armada pelayaran nasional yang idle atau tidak beroperasi. Contohnya, kapal jenis tongkang pengangkut batubara kapasitas idle mencapai 60%, kapal general kargo besaran idle 40% dan kapal-kapal hulu migas idle kapasitasnya sebesar 60%.

Memang, pemerintah gencar mengeluarkan paket kebijakan ekonomi dan mengembangkan tol laut. Namun sampai saat ini kebijakan pemerintah belum berpengaruh signifikan bagi pengusaha pelayaran. "Kami mengharap terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh pemerintah mengatasi hal ini," kata Carmelita, Senin (16/5).

Ada beberapa poin usulan dari INSA agar konsisi bisnis pelayaran di Indonesia naik kembali. Pertama, mempercepat pelaksanaan anggaran belanja pemerintah. Terutama yang berkaitan dengan infrastruktur.

Kedua, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di setiap daerah terutama dibidang energi seperti pengangkutan minerba, pengangkutan produk bio diesel, serta kegiatan disektor hulu Migas. Ketiga, pemerintah harus memperhatikan pemerataan pertumbuhan dengan mempertimbangkan komoditi masing-masing daerah.

Keempat, memacu pertumbuhan ekonomi aar daya beli masyarakat meningkat, sehingga berdampak atas kenaikan transaksi perdagangan barang dan jasa. Kelima, skema term of trade untuk ekspor menggunakan CIFdan impor menggunakan FOB.

Bendahara INSA Nova Y. Mugijanto menambahkan, pembangunan power plant (pembangkit listrik) yang telah ditargetkan pemerintah harus segera dikebut. Hal lain yang dituntut adalah pembukaan tambang-tambang minyak dan gas (migas) baru.

Dengan berjalannya program itu, kapal pelayaran yang ada saat ini dapat dilakukan subsitusi. "Proyek-proyek tersebut akan berdampak signifikan dan membangkitkan kembali industri pelayaran dalam negeri," kata Nova.

Kepala Divisi Penunjang Operasi Bidang Pengendalian Operasi SKK Migas Baris Sitorus mengatakan, pihaknya sangat terbuka dengan investasi pelayaran dari dalam negeri. Namun hal ini belum dilihat dengan baik oleh pengusaha domestik. "Sebenarnya kue (pemanfaatan) itu banyak," ujar Baris.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Edy Putra Irawady meminta masukan-masukan dari kalangan pengusaha agar pemerintah dapat memberikan solusi yang lebih konkrit terhadap masalah yang dihadapi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto