KONTAN.CO.ID - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengadakan pertemuan dengan para produsen senjata (amunisi) di Gedung Putih pada Rabu (24/6/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari desakan pemerintahannya untuk mempercepat produksi senjata, menyusul operasi militer di Iran dan sejumlah konflik lainnya yang menguras persediaan (stockpile) AS.

Baca Juga: Daftar 15 Transfer Pemain Afrika Termahal, Yan Diomande Siap Pecahkan Rekor

AS telah memasok senjata dalam jumlah besar kepada para sekutu sekaligus menggunakannya dalam operasi militer sendiri.

Hal ini memicu kekhawatiran terkait ketersediaan sistem pertahanan udara utama dan senjata berpemandu presisi, serta meningkatkan tekanan pada kontraktor pertahanan untuk segera menggenjot kapasitas output mereka.

Menurut dua sumber yang mengetahui jalannya pertemuan tersebut, durasi diskusi berlangsung lebih lama dari perkiraan karena setiap pihak diberi kesempatan untuk berbicara.

Wakil Menteri Pertahanan Steve Feinberg dikabarkan sempat menepis klaim kemajuan produksi dari pihak industri, dengan menyoroti berbagai keterlambatan pada sejumlah program utama.

Salah satu sumber menyebutkan bahwa pesan awal yang disampaikan kepada para eksekutif sangat tegas: "Kalian belum melakukan upaya yang cukup."

Baca Juga: Jalur Inggris ke Final Piala Dunia 2026 Jika Lolos sebagai Runner-up Grup L

Namun, pada akhir pertemuan, nada pembicaraan berubah menjadi lebih kooperatif. Para pejabat pemerintah menekankan tujuan bersama untuk beralih ke status "kesiapsiagaan perang" (war footing) dan bekerja sama mempercepat produksi.

Belum ada tanggapan resmi dari pihak Gedung Putih terkait rincian pertemuan maupun topik yang dibahas.

Pertemuan ini merupakan kali kedua Gedung Putih mengumpulkan para CEO perusahaan pertahanan besar terkait isu produksi senjata.

Pertemuan sebelumnya pada Maret lalu dihadiri oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth bersama pimpinan dari BAE Systems, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX Corp, Boeing, Honeywell Aerospace, dan L3Harris Technologies.

Baca Juga: Profil KNDS, Produsen Tank Leopard 2 yang Bersiap IPO di Bursa Eropa

Dilema Pendanaan dan Tekanan terhadap Industri

Negosiator Pentagon saat ini tengah mendesak para kontraktor untuk bergerak lebih cepat, dengan bertumpu pada perjanjian produksi tentatif yang disepakati awal tahun ini.

Perjanjian tersebut mencakup kesepakatan dengan Lockheed Martin untuk melipatgandakan produksi interseptor Patriot hingga tiga kali lipat dan interseptor THAAD (yang digunakan untuk menembak jatuh rudal balistik) hingga empat kali lipat.

Sementara itu, kesepakatan multi-tahun dengan RTX bertujuan untuk menggenjot produksi rudal jelajah Tomahawk dan rudal udara-ke-udara AMRAAM.

 Namun, kesepakatan yang diumumkan sebagai "perjanjian kerangka kerja" ini belum resmi diubah menjadi kontrak final.

Lima eksekutif industri pertahanan, yang berbicara secara anonim, menyambut baik perjanjian tersebut. Namun, mereka menegaskan bahwa Kongres AS harus terlebih dahulu mencairkan pendanaan sebelum perusahaan dapat berinvestasi besar-besaran pada komponen dan kapasitas produksi.

Baca Juga: Harga Minyak AS Anjlok ke Bawah US$ 70 per Barel Meski Stok Penyimpanan Menipis

Para eksekutif memperingatkan, berinvestasi sebelum menerima pembayaran dari pemerintah akan membebani arus kas bebas (free cash flow) dan berpotensi memukul laba perusahaan pada semester kedua.

Di sisi lain, pemerintahan Trump terus meningkatkan tekanan agar kontraktor memprioritaskan produksi dibandingkan imbal hasil kepada pemegang saham.

Pada Januari lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengidentifikasi kontraktor yang dinilai memiliki kinerja buruk dalam proyek pemerintah, tetapi masih terus membagikan keuntungan kepada para pemegang sahamnya.

Untuk menyiasati lonjakan permintaan kapasitas, Departemen Pertahanan AS juga turut memfasilitasi kemitraan strategis, seperti yang terjadi antara GM Defense (unit bisnis pertahanan General Motors) dan Lockheed.

Adapun Komite Angkatan Bersenjata Senat AS bulan ini telah menyetujui versi Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA), yang mendukung total belanja pertahanan sebesar US$ 1,15 triliun.

Baca Juga: Trump Ajukan Dana Tambahan US$ 87,6 Miliar ke Kongres, Mayoritas untuk Perang Iran

RUU ini juga memberikan kewenangan pengadaan multi-tahun untuk beberapa jenis amunisi dan senjata. RUU tersebut diperkirakan baru akan disahkan pada musim gugur, meskipun pendanaan tambahan (supplemental funding) bisa saja cair lebih cepat.

Permintaan global terhadap sistem pertahanan udara terus melonjak, baik dari Amerika Serikat maupun para sekutunya, di tengah memanasnya ketegangan geopolitik dan konflik di Iran.