JAKARTA. Keputusan pemerintah mengangkat Dono Boestami menjadi Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit menggantikan Bayu Krisnamurthi yang mengundurkan diri, mendapat respon beragam dari industri kelapa sawit.

Mantan Direktur Utama PT MRT Jakarta ini dinilai memberikan harapan untuk pengelolaan dana pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang lebih baik dari pendahulunya. Salah satu pekerjaan rumah yang disorot industri adalah alokasi dana untuk peremajaan atau replanting kebun dan pengembangan promosi yang belum berjalan optimal.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan mengatakan, program mendesak yang harus dilakukan bos baru BPDP Kelapa Sawit adalah meremajakan kebun sawit milik petani swadaya.

Menurut Fadhil, program peremajaan ini memang terhambat aturan teknis Kementerian Pertanian (Kemtan) soal kewajiban petani untuk melegalisasi lahan mereka sehingga bisa menjangkau akses kredit perbankan sebagai syarat untuk mencairkan dana subsidi peremajaan dari BPDP Kelapa Sawit.

Namun, Fadhil bilang, ke depan BPDP harus lebih aktif agar program ini bisa berjalan. "Yang penting, program yang terkait dengan peremajaan kebun-kebun rakyat, program yang terkait penelitian dan pengembangan menjadi prioritas utama," ujar Fadlil kepada KONTAN, Minggu (5/2).

Selain itu, BPDP Kelapa Sawit juga harus mengintensifkan promosi produk minyak kelapa sawit ke pasar global. Upaya yang bisa dilakukan dengan advokasi melawan kampanye anti sawit di seluruh dunia.

Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor menambahkan, selama ini, pengelolaan dana pungutan ekspor CPO sudah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam mendukung program pencampuran 20% biodiesel dalam bahan bakar solar (B20).

Ia bilang, pergantian Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit juga bisa menjadi momentum untuk menjelaskan kembali kepada publik soal tujuan dan manfaat pembentukan lembaga pengelola dana pungutan ekspor CPO ini. Upaya ini untuk merangkul seluruh kepentingan pelaku industri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie