KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku industri tekstil memperkirakan prospek sektor manufaktur pada semester II-2026 masih akan menghadapi tekanan. Meski pemerintah telah menurunkan harga gas industri, berbagai faktor lain dinilai masih membebani kinerja manufaktur, baik di pasar domestik maupun ekspor.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Wirawasta mengatakan, kondisi pada semester II diperkirakan tidak jauh berbeda dibandingkan semester I karena belum ada kebijakan yang mampu memberikan dorongan signifikan bagi industri.

"Sepertinya akan sama saja seperti semester I, karena tidak ada kebijakan positif yang signifikan. Meski harga gas sudah turun, faktor lain seperti nilai tukar, harga bahan baku, BI Rate, logistik hingga pelemahan daya beli masih menjadi persoalan," ujar Redma kepada Kontan, Senin (13/7/2026).

Baca Juga: PMI Manufaktur Terkontraksi, Indef Proyeksi Prospek Semester II-2026 Masih Rapuh

Menurutnya, tantangan di pasar ekspor bahkan lebih berat. Selain perlambatan konsumsi global, persaingan antarnegara pemasok semakin ketat, sementara pasar internasional mulai menuntut produk yang memenuhi aspek keberlanjutan.

"Tantangan ekspor lebih berat lagi. Konsumsi dunia sedikit terkoreksi dengan persaingan antar-supplier yang semakin kuat, ditambah isu terkait sirkularitas hingga produk ramah lingkungan," katanya.

Sebelumnya, APSyFI juga menilai kontraksi Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia menjadi 46,9 pada Juni 2026 menunjukkan rapuhnya daya saing industri nasional. Menurut Redma, fluktuasi PMI dalam beberapa bulan terakhir mencerminkan fondasi pemulihan manufaktur yang belum kokoh.

"Selama dukungan kebijakan pemerintah terhadap produk lokal dan integrasi ekosistem industrinya masih nanggung, PMI ini tidak akan konsisten berada di zona ekspansif. Artinya, tidak akan ada investasi baru yang signifikan di sektor manufaktur," ujarnya.

Ia menilai inkonsistensi kebijakan serta lemahnya penegakan regulasi membuat industri manufaktur semakin rentan menghadapi gejolak pasar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi tersebut diperburuk oleh kenaikan harga bahan baku, biaya energi, dan suku bunga yang terus menggerus daya saing industri.

"Jangankan bersaing di pasar ekspor, di dalam negeri saja pemerintah belum mampu menciptakan iklim persaingan yang kondusif sehingga produk impor menjadi penguasa pasar domestik," imbuhnya.

Karena itu, Redma mendorong pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan terhadap industri nasional, termasuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan membangun ekosistem industri yang lebih terintegrasi.

Baca Juga: TransNusa Rilis Rute Baru Bali-Phuket, Ini Tanggal Penerbangan Perdananya

Ia juga mengingatkan kondisi manufaktur saat ini sudah memasuki fase yang perlu diwaspadai apabila tidak segera direspons melalui kebijakan yang lebih berpihak kepada industri.

"Ini posisi lampu kuning menuju merah kalau pemerintah masih merasa semuanya baik-baik saja," tegasnya.

Sebagai catatan, S&P Global melaporkan PMI manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari 50,0 pada Mei. Penurunan indeks ke bawah level 50 menandakan aktivitas manufaktur kembali mengalami kontraksi akibat melemahnya permintaan domestik dan ekspor yang diikuti penurunan produksi selama empat bulan berturut-turut.

Di sisi lain, kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar rupiah meningkatkan tekanan biaya produksi sehingga perusahaan mulai mengurangi pembelian bahan baku dan memangkas tenaga kerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News