KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mendorong pemerintah menerapkan kebijakan devisa ketat di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah yang dirasakan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Tekanan tersebut dirasakan pelaku usaha seiring kenaikan harga dan kelangkaan pasokan bahan baku yang belum sepenuhnya pulih akibat penutupan Selat Hormuz. Kondisi ini dinilai semakin membebani industri yang masih bergantung pada impor bahan baku intermediate.

Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta mengatakan, penerapan kebijakan devisa ketat diperlukan untuk menghindari kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) yang justru dapat menambah tekanan bagi sektor industri manufaktur, khususnya tekstil.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

"Selain keluarnya modal jangka pendek dipasar keuangan dan pembayaran beban bunga utang pemerintah, tingginya ketergantungan industri pada bahan baku impor khususnya bahan baku intermediate juga menjadi pemicu melemahnya rupiah,” jelas Redma dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Baca Juga: Kemenhub Catat 90.960 Pelanggaran ODOL, Pengusaha Truk Diminta Perkuat Kepatuhan

Menurut Redma, neraca volume perdagangan tekstil dan produk tekstil (TPT) pada 2025 telah lama mengalami defisit. Meskipun secara nilai masih mencatat surplus, jika memperhitungkan impor ilegal, impor mesin dan suku cadang, petrokimia, serta bahan kimia penolong lainnya, maka lalu lintas devisa sektor tersebut diperkirakan telah mengalami defisit sekitar US$ 2 miliar.

“Kalau 15 tahun yang lalu perdagangan di sektor ini masih surplus sekitar US$ 8 miliar, saat ini sudah jadi negatif,” ungkap Redma.

APSyFI juga mendukung langkah Bank Indonesia yang membatasi penukaran valuta asing (valas) tanpa underlying maksimal sebesar US$ 25 ribu. Kebijakan tersebut dinilai dapat mempersempit ruang gerak praktik impor ilegal yang selama ini membebani industri dalam negeri.

Selain itu, APSyFI mengusulkan agar dokumen underlying transaksi valas terhubung langsung dengan dokumen pembayaran pajak untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas impor.

Redma menilai, dengan skema yang lebih matang, BI dapat mendorong substitusi impor melalui kebijakan devisa ketat seperti yang diterapkan India. Negara tersebut disebut membatasi pembelian valuta asing oleh perusahaan guna mendorong penggunaan bahan baku domestik.

"Jadi tinggal dihitung dengan cermat kebutuhan bahan baku impor perusahaan, dianalisis rantai nilainya hingga didapatkan berapa kebutuhan riil bahan baku impornya, sengan pertimbangan ketersediaan kapasitas di dalam negeri," tambahnya.

Baca Juga: Bahlil Buka Tender 118 WK Potensial: 8 Sudah Terkontrak, Ini Rincian Profilnya

Ia memperkirakan impor bahan baku intermediate sektor TPT seharusnya dapat ditekan hingga sekitar US$ 5 miliar hingga US$ 6 miliar per tahun apabila kebijakan substitusi impor dijalankan secara efektif.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil), Agus Riyanto menilai rendahnya utilisasi industri tekstil saat ini merupakan dampak dari kebijakan impor yang belum terkontrol secara optimal.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Agus menyarankan agar BI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan intervensi kebijakan industri dan perdagangan. Menurutnya, langkah tersebut dapat mengacu pada penerapan kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang telah diterapkan pemerintah pada sektor sumber daya alam (SDA).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News