KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Tahun Anggaran 2023, yang di antaranya berisi target penerimaan cukai dari plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menolak kebijakan penerapan tarif cukai plastik. Industri mempertanyakan tujuan pemerintah menerapkan cukai plastik.

“Sejak awal wacana penerapan cukai plastik, kami dengan tegas menolak kebijakan tersebut. Apa sih urgensinya pemerintah menerapkan cukai plastik. Kalau dari sisi pendapatan negara pemerintah menginginkan sumber pendanaan baru, maka bisa mencari dari sektor lain," kata Fajar dalam keterangannya, Senin (19/12).

"Misalnya mengenai tarif besar pada bahan baku impor plastik dan bahan baku plastik dan kalau untuk lingkungan ya harus dengan pengelolaan yang baik,” lanjut dia.

Baca Juga: Industri Manufaktur Indonesia Kian Lesu, Ekonom Sarankan Pemerintah Lakukan 5 Hal Ini

Lebih lanjut Sekjen Inaplas ini mengatakan kalau tujuan penerapan cukai plastik untuk pendapatan negara, maka sebaiknya yang dikenai cukai adalah bahan baku plastik dan bahan jadi plastik impor. Barang jadi plastik itu impornya 1 juta ton lalu Impor bahan baku plastik hampir 3 juta ton dan itu di beberapa pelabuhan saja, jadi akan lebih mudah diawasinya.

Fajar mengatakan kalau penerapan cukai plastik ini untuk mengatasi permasalahan lingkungan maka yang sebenarnya harus diperbaiki adalah pengelolaan sampah di level masyarakat yang sampai hari ini masih membuang sampah sembarangan.

Fajar berharap pemerintah menunda pengenaan cukai plastik ini untuk membangkitkan kembali industri plastik yang saat ini masih dalam tahap pemulihan. 

"Karena ekonomi juga lagi susah, sudah hampir setengah tahun barang jadi kami susah keluar dari gudang. Permintaan juga lagi lesu, pertumbuhan tahun ini yang targetnya 4,5% tidak bisa kita capai paling-paling 4,2% saja yang bisa kita capai," paparnya.

“Efek domino cukai plastik akan sangat buruk untuk perekonomian rakyat. Karena di bisnis ini banyak sekali tenaga kerja yang terlibat terutama pemulung paling banyak dan sudah pasti akan menyulitkan banyak Usaha Kecil dan Menengah (UKM)," ungkap dia.

Di sisi lain, ia menilai penggunaan plastik di masyarakat juga masih belum tinggi. Fajar mengatakan, konsumsi plastik konsumsi plastik per kapita mencapai 23 kilogram.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi