KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kualitas dan efektivitas program sosial tahun 2018 mengalami kenaikan. Indeks Barometer Sosial (IBS) yang dibuat International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) menunjukan ada kenaikan 0,4 poin IBS dari tahun sebelummya di nilai 6,2.

Dalam rentang IBS capaian nilai di 2018 yaitu 6,6 berarti pemerintah selama ini sudah cukup mengupayakan pencapaian keadilan sosial. "Waktu ke waktu ada kenaikan tapi masih ada yang perlu ditingkatan dan diperbaiki," jelas Bagus Takwin salah satu tim penyusun Pengukuruan IBS 2018, Jumat (8/2).

Menurut hasil penelitian INFID kepada 2.040 responden di 34 Provinsi di Indonesia hampir 100% warga/masyarakat masih membutuhkan programa sosial, terutama untuk pelayanan dan jaminan kesehatan, bantuan pangan, biaya pendidikan, bantuan usaha, subsidi pertanian, program pensiun, pinjaman ringan dan penyedia pekerjaan.

KB Bank Dapat Suntikan Modal Rp3 Triliun dari KB Kookmin Bank untuk Perkuat Bisnis

Sementara itu persentase warga yang mengetahui mengenai program sosial terkait pekerjaan paling sedikit yaitu hanya 34%. Mengenai kualitas dan efektivitas program sosial yaitu JKN, PKH, KKS, PIP, KUR, RASKIN pada 2017/2018 meningkat diposisi rata-rata nilainya 4,3, sebelumnya di 2017 rata-rata nilainya 4,1.

Mengenai kemanfaatan program sosial pemerintah hampir seluruh warga menilai bahwa seluruh program bermanfaat. Mulai dari Raskin, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berada di posisi tertinggi yaitu 96% atau paling bermanfaat.

Kemudian disusul Program Indonesia Pintar (PIP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Balai Latihan Kerja (BLK) dan Program Magang.

Ketepatan sasaran program sosial, kesesuaian barang/jasa/uang yang diterima, kecepatan proses program sosial, kemudahan mendapatkan bantuan program sosial, kepuasan terhadap pelayanan program sosial, kejelasan informasi, dan kesesuaian pelaksanaan program sosial dengan aturan disampaikan dalam laporan IBS 2018 mengalami peningkatan.

Belum Optimal

Meski terdapat peningkatan dari 2016/2017 ke 2017/2018 dinilai dalam laporan IBS 2018 INFID, program sosial pemerintah belumlah optimal. Program magang dan BLK masih sedikit diakses oleh masyarakat. 

Karena itu, INFID merekomendasikan mekanisme dan prosedur perolehan program sosial perlu diperbaiki, perlunya standarisasi pelaksanaan program sosial, birokrasi dan mindset dari pelaksana program sosial masih belum sesuai dengan kebutuhan, dan perlunga audit dari pihak luar pemerintah untuk mengevaluasi dan menghasilkan usulan perbaikan pelaksanaan program sosial.

Bimo Wijayanto dari Kantor Staff Presiden mengatakan hasil riset mengenai belum optimalnya program sosial dan masih kurangnya pemahaman masyarakat di program sosial ketenagakerjaan dijelaskan bahwa saat ini sudah disiapkan road mapnya.

"Salah satu strategi dari Presiden adalah meningkatkan matching di pendidikan dan skill yang dibutuh di lapangan kerja. Maka strategi vokasi, ini ngga cuma SMK tapi juga BLK, mengempower BLK agar memenuhi skill yang dibutuhkan industri. Itu terus dilakukan, kerjasama Kemenaker dab Kemenristekdikti.

Road map strategi vokasi sudah selesai yang dipimpin Menko Ekonomi, matching antara apa yang dibutuhkan industri dengan skill," jelas Bimo diwaktu yang sama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News