KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan adanya potensi peningkatan inflasi di tahun 2021 dari skema pembagian beban (burden sharing) dalam pembiayaan utang untuk pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor public goods, UMKM, dan korporasi.  

Mengutip dari dokumen rapat kerja Menteri Keuangan dan BI bersama dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beberapa waktu lalu, bank sentral mengkaji kalau ekspansi moneter BI di tahun 2020 tersebut, mampu meningkatkan inflasi tahun depan di kisaran 5,26% - 8,15%. 

Baca Juga: Net sell asing Rp 1,13 triliun sepekan, saham apa yang paling banyak dilepas?

Senada dengan BI, Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga berpendapat kalau inflasi berpotensi naik di tahun depan, dalam kisaran kajian BI. "Ini asumsinya, tergantung bagaimana pola pemulihan pasca PSBB dan efektivitas stimulus fiskal. Selain itu, juga perlu melihat perkembangan eksternal, terutama terkait Covid-19," kata David kepada Kontan.co.id, Minggu (19/7). 

Sejalan dengan bank sentral dan David, Ekonom Institut For Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, memang ada risiko peningkatan inflasi di tahun 2021. Menurut perkiraannya, bahkan inflasi bisa bergerak di kisaran 6% - 10% dan dikhawatirkan mampu semakin menggerus daya beli masyarakat. 

Untuk menjaga agar lonjakan inflasi, Bhima melihat ada beberapa langkah yang bisa diupayakan. Pertama, menjaga pasokan pangan untuk antisipasi adanya penurunan tajam produksi pangan global. 

Apalagi, komponen pangan merupakan komponen penyumbang inflasi terbesar. Saat ini memang permintaan sedang rendah, tetapi pandemi juga bisa menghambat dari sisi pasokan. Bahkan, beberapa produsen pangan misalnya Vietnam dan Thailand mulai menurunkan ekspornya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

Baca Juga: OJK dan perbankan fokus mengantisipasi praktek fraud

Kedua, pemerintah mampu lebih mengefektifkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menyelesaikan masalah inflasi di tiap daerah. Bhima mengatakan perlunya pengaktifan early warning system. 

Ketiga, pemerintah juga perlu menjaga tekanan inflasi yang datang dari administered prices untuk tetap rendah. Untuk itu, pemerintah diimbau untuk segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif listrik. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .