KONTAN.CO.ID – JAKARTA.
Arah inflasi tahun 2026 diperkirakan bergantung salah satunya pada kebijakan harga energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah tengah menghemat penggunaan BBM, merespon konflik yang terjadi di Timur Tengah, membuat rantai pasok terganggu dan harga melonjak. Menghadapi hal tersebut pemerintah memilih menahan harga BBM baik yang subsidi dan non subsidi. Head of Macroeconomic and Financial Market Research PIER Permata Bank, Faisal Rachman, memperkirakan, dengan pemerintah memilih untuk mempertahankan harga bahan bakar, terutama yang bersubsidi, tidak berubah, inflasi akhir tahun 2026 mencapai sekitar 2,72%.
Dengan proyeksi tersebut, inflasi memang masih dalam batas sasaran Bank Indonesia (BI) yakni 2,5% plus minus 1%. Namun lebih tinggi dari asumsi dalam APBN 2026 sebesar 2,5%. Namun, menurutnya, risiko tetap membayangi. Jika kondisi global memburuk pemerintah berpotensi melakukan penyesuaian harga BBM, sehingga memberikan tekanan ke atas pada inflasi. “Sementara kenaikan suku bunga oleh BI akan menjadi masuk akal dan dapat dibenarkan,” tutur Faisal kepada Kontan, Rabu (1/4/2026).
Baca Juga: BPS: Inflasi Maret 2026 Capai 3,48%, Inti hingga Harga Bergejolak Sama-sama Naik Adapun Faisal membeberkan, sebelum konflik di Timur Tengah terjadi, tekanan inflasi di Indonesia sudah diperkirakan akan meningkat, didorong oleh kebijakan fiskal ekspansif dan pelonggaran kebijakan makroprudensial yang dapat meningkatkan jumlah uang beredar dan, pada gilirannya, meningkatkan tingkat inflasi. Ia menambahkan, program makan bergizi gratis (MBG) yang sedang berlangsung juga kemungkinan akan mendukung permintaan pangan, menimbulkan risiko kenaikan terhadap inflasi harga yang bergejolak jika tidak disertai dengan peningkatan yang cukup dalam ketahanan pangan, karena program tersebut berpotensi mengganggu pasokan pangan. “Namun, tekanan ini mungkin sebagian dapat ditahan oleh kesenjangan output negatif Indonesia, yang menunjukkan permintaan agregat yang relatif moderat dan risiko inflasi tarik-tarik permintaan yang signifikan lebih rendah,” ungkapnya. Sejalan dengan itu, tekanan inflasi eksternal terus meningkat dan kemungkinan akan semakin intensif di tengah ketegangan geopolitik yang berkepanjangan di Timur Tengah, yang berpotensi membebani stabilitas rupiah, juga dinilai bisa berkontribusi pada inflasi impor. Terutama, peningkatan risiko geopolitik dapat mendorong harga minyak global lebih tinggi, menambah tekanan pada posisi fiskal Indonesia, khususnya melalui peningkatan pengeluaran subsidi.
Baca Juga: Inflasi Tahunan di Maret 2026 Diproyeksi Melandai, Tekanan Harga Pangan Tetap Tinggi Oleh karena itu lanjutnya, berpotensi meningkatkan inflasi harga yang diatur, mengingat status Indonesia sebagai importir minyak bersih. Adapun ia memperkirakan, apabila harga minyak mentah Brent rata-rata US$ 80 – 100 per barel dan Rupiah rata-rata Rp 17.000 per dollar AS tahun ini, pemerintah kemungkinan perlu menyesuaikan harga bahan bakar, dimulai dengan bahan bakar non-subsidi, diikuti oleh bahan bakar bersubsidi, untuk mengurangi tekanan fiskal. “Hal ini dapat meningkatkan inflasi sekitar 1,42 – 3,06 poin persentase (ppt), yang terdiri dari dampak putaran pertama sebesar 0,79 – 2,03 ppt dan dampak putaran kedua sebesar 0,63 – 1,03 ppt,” kata Faisal.
Dalam skenario seperti itu, ia menghitung, inflasi pada akhir tahun 2026 dapat melebihi batas atas target BI sebesar 3,5%, yang secara efektif menghilangkan ruang untuk pelonggaran kebijakan dan berpotensi mendorong pergeseran ke arah sikap yang lebih hawkish. Per 31 Maret 2026, harga Brent rata-rata US$ 78,38 per barel, sementara Rupiah rata-rata Rp 16.848 per dollar AS. Dengan kondisi tersebut, Faisal menilai ruang untuk penurunan suku bunga BI tahun ini sangat minim, dengan BI kemungkinan akan mempertahankan suku bunga kebijakannya pada tingkat saat ini sebesar 4,75% untuk jangka waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya untuk menjaga stabilitas.
Baca Juga: BPS Catat Inflasi Tahunan Maret 2026 Capai 3,48% Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
