KONTAN.CO.ID - Pejabat Federal Reserve (The Fed) kembali memberikan sinyal bahwa bank sentral Amerika Serikat (AS) masih perlu menaikkan suku bunga acuan. Presiden Federal Reserve Bank of Philadelphia Anna Paulson menilai, inflasi yang masih tinggi di tengah kondisi ekonomi yang kuat membuat kebijakan moneter perlu tetap diarahkan pada pengendalian harga. Dalam pidatonya di hadapan Money Marketeers of New York University, Kamis (19/11/2026), Paulson juga menekankan pentingnya membangun pemahaman bersama mengenai arah kebijakan The Fed dibandingkan memberikan panduan eksplisit mengenai prospek suku bunga.
Baca Juga: Harga Emas Menuju Minggu Terburuk Sejak Maret, Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga Naik "Pemahaman lebih penting daripada cara-cara spesifik yang kita gunakan untuk berkomunikasi," ujar Paulson. Menurut dia, ketika pelaku pasar dan masyarakat memahami cara The Fed merespons perkembangan ekonomi, bank sentral tidak perlu terlalu banyak memberikan penjelasan setiap kali data ekonomi terbaru dirilis. "Ketika kita saling memahami, kita tidak perlu banyak bicara ketika data baru muncul. Masyarakat dapat mengantisipasi bagaimana kami akan merespons, sehingga kami dapat bertindak secara konsisten dan, sebagian besar, dapat diprediksi," katanya. Pernyataan Paulson muncul di tengah perubahan strategi komunikasi The Fed kepada publik. Di bawah kepemimpinan Ketua The Fed Kevin Warsh, bank sentral AS telah mempersingkat pernyataan kebijakan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dan membentuk satuan tugas khusus untuk mengevaluasi strategi komunikasi kebijakan moneter.
Baca Juga: Inflasi Inti Jepang Naik 2,2% di Oktober 2026, Perkuat Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga Warsh juga cenderung mengurangi pemberian panduan mengenai prospek suku bunga, berbeda dengan sejumlah ketua The Fed sebelumnya. Meski demikian, sejumlah pejabat bank sentral lainnya masih rutin menyampaikan pandangan mengenai arah kebijakan suku bunga dan kondisi perekonomian AS. Setelah menyampaikan pidatonya, Paulson menegaskan bahwa The Fed masih perlu menaikkan suku bunga karena inflasi belum terkendali, sementara pertumbuhan ekonomi menunjukkan penguatan dan pasar tenaga kerja berada pada kondisi mendekati kesempatan kerja penuh. "Saya melihat pertumbuhan ekonomi yang menguat dan pasar tenaga kerja berada pada kondisi kesempatan kerja penuh. Karena itu, jelas bahwa inflasi perlu menjadi prioritas kebijakan moneter saat ini," ujarnya. Paulson menambahkan, cara untuk menurunkan inflasi adalah dengan mempertahankan suku bunga pada level yang lebih tinggi. Menurut dia, masih terdapat ruang untuk pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut.
Baca Juga: Putusan ICJ: Myanmar Lakukan Genosida terhadap Rohingya Meski demikian, Paulson menilai kenaikan suku bunga secara bertahap dan konsisten lebih baik dibandingkan langkah drastis. Pendekatan tersebut dinilai memberikan waktu bagi perekonomian untuk menyesuaikan diri terhadap peningkatan biaya pinjaman jangka pendek. Paulson merupakan salah satu anggota FOMC yang memiliki hak suara pada tahun ini. Komite tersebut dijadwalkan menggelar pertemuan kebijakan pada 8-9 Desember 2026. Pasar secara luas memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya dari kisaran saat ini 3,75%-4%. Dalam pidatonya, Paulson kembali menekankan bahwa komunikasi kebijakan moneter yang efektif harus membangun pemahaman mengenai pola respons The Fed terhadap data ekonomi. "Komunikasi berjalan paling baik ketika membangun pemahaman bersama mengenai fungsi reaksi kebijakan. Kredibilitas itu penting karena masyarakat bertindak berdasarkan pesan yang mereka percayai," katanya.
Baca Juga: Begini Mekanisme Pemilihan Presiden FIFA, Ada Aturan Dua Pertiga Suara Ia mencontohkan keputusan The Fed mempertahankan suku bunga pada Oktober, setelah menaikkannya pada September sekaligus memberikan sinyal bahwa pengetatan lebih lanjut masih diperlukan. Menurut Paulson, pemahaman pasar terhadap arah kebijakan bank sentral membuat keputusan untuk menahan suku bunga tersebut tidak dianggap sebagai akhir dari siklus pengetatan. "Pada Oktober, pasar memperkirakan pengetatan lebih lanjut, sehingga jeda tersebut tidak membuat kebijakan tertinggal dari tingkat yang dibutuhkan. Pemahaman bersama mengenai pola respons kebijakan memungkinkan langkah dilakukan secara terukur dan memberi waktu bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri, tanpa risiko jeda tersebut disalahartikan sebagai penghentian pengetatan," ujarnya.