PANGKALPINANG. Salah satu tugas Bank Indonesia (BI) adalah mengendalikan inflasi agar tetap berada dalam koridor yang ditetapkan. Untuk menjaga inflasi tersebut, BI memberikan perhatian khusus ke daerah dengan status inflasi tinggi, salah satunya Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Babel menjadi salah satu propinsi yang inflasinya tergolong tinggi dari rata-rata inflasi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada akhir tahun 2013 inflasi di ibu kota Babel yaitu Kota Pangkalpinang mencapai 8,71%. Nilai ini lebih tinggi dari inflasi nasional yang tercatat sebesar 8,38%.

Oleh karena itu BI kemudian mendirikan kantor perwakilan wilayah (KPW) Propinsi Babel yang berlokasi di ibukota Pangkalpinang. Menurut Gubernur BI Agus Martowardojo, inflasi Propinsi Babel tergolong tinggi. Bahkan dalam perkembangannya, inflasi tahunan Pangkalpinang sejak tahun 2010 hingga 2013 selalu berada di atas inflasi nasional. Tingginya inflasi Pangkalpinang disebabkan oleh inflasi kelompok bahan makanan.

Setidaknya ada dua hal utama yang menjadi penyebab inflasi. Pertama, distribusi. Sebagai daerah kepulauan, Babel memiliki kendala terhadap cuaca dalam keluar masuk arus barang. Ketika cuaca tidak bersahabat maka akan diikuti dengan kenaikan harga barang karena ongkos transportasi menjadi mahal.

Kedua, struktur pasar. "Struktur pasar Babel dikuasai oligopoli. Ini harus disikapi agar terjadi pengendalian harga yang baik," ujar Agus di Pangkalpinang, Kamis (27/11).

BI melihat struktur pasar komoditas utama penyumbang inflasi seperti beras, gula pasir, cabe merah, dan bawang merah pada level pedagang besar adalah oligopoli alias dikuasai beberapa orang. Sedangkan di level pengecer struktur pasarnya adalah persaingan sempurna.

Melihat komponen inflasi Pangkalpinang pada tahun 2013 lalu, komponen bahan makanan menjadi komponen yang mendominasi inflasi. Level terendah inflasi bahan makanan terjadi pada bulan Januari sebesar 4,84% dan level tertinggi mencapai 15,96% yang terjadi pada bulan Juni.

Maka dari itu, dengan hadirnya KPW Propinsi Babel ini diharapkan inflasi bisa ditekan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Ketahanan pangan, tata niaga barang serta monitoring harga perlu diperbaiki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa