KONTAN.CO.ID -  KUALA LUMPUR. Negara-negara di Asia saat ini memutar otak dalam mengambil langkah-langkah untuk mengatasi inflasi yang melonjak. Lonjakan inflasi dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina, yang pada akhirnya memiliki efek domino pada rantai pasokan yang sudah terganggu di tengah pandemi.

Indonesia

Melansir Kontan.co.id, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa inflasi Indonesia pada Juni 2022 yang tercatat 4,35% masih tergolong moderat ketimbang negara lain.

Meskipun inflasi pada bulan Juni 2022 ini merupakan yang tertinggi sejak Juni 2017, yang mana pada waktu itu berada di level 4,37% year on year (yoy).

"Dibandingkan dengan banyak negara di dunia, inflasi Indonesia masih tergolong moderat. Laju inflasi di AS dan Uni Eropa terus mencatatkan rekor baru dalam 40 tahun terakhir, masing-masing mencapai 8,6% dan 8,8%," ujar Febrio dalam keterangan resminya, Sabtu (2/7).

Demikian juga di sejumlah negara berkembang, seperti Argentina dan Turki dengan laju inflasi masing-masing mencapai 73,5%.

Febrio mengatakan, melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah berhasil meredam tingginya tekanan inflasi global, sehingga daya beli masyarakat serta momentum pemulihan ekonomi nasional masih tetap dapat dijaga.

Meskipun demikian, ia menyebut, pemerintah akan terus memantau dan memitigasi berbagai faktor yang akan berpengaruh pada inflasi nasional, baik yang berasal dari eksternal maupun domestik.

"Inflasi Juni mengalami peningkatan yang terutama disebabkan oleh kenaikan harga pangan bergejolak (volatile food) yang signifikan mencapai 10,07% secara year on year (Mei 6,05%," katanya.

Peningkatan harga komoditas pangan meliputi cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah akibat curah hujan tinggi di wilayah sentra sehingga menimbulkan gagal panen dan terganggunya distribusi.

Di sisi lain, harga minyak goreng mulai turun seiring melandainya harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Menurutnya, perkembangan harga pangan akibat risiko cuaca dan tekanan harga perlu diwaspadai karena resktriksi eksppr di beberapa negara produsen pangan.

"Pangan sangat penting bagi masyarakat sehingga Pemerintah akan terus mengantisipasi dan memitigasi risiko dari kenaikan harga kelompok pangan bergejolak melalui berbagai kebijakan untuk menjamin kecukupan pasokan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat," tambahnya.

Dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan, pemerintah secara konsisten berupaya menjaga agar peran APBN sebagai shock absorber dapat berfungsi optimal untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat serta menjaga agar pemulihan ekonomi semakin menguat.

Malaysia

Melansir Straits Times, di Malaysia, di mana inflasi makanan berada pada level 5,% yang tertinggi dalam 11 tahun, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengatakan pada hari Minggu (3/7/2022) bahwa pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kenaikan biaya hidup.

Pemerintah akan menghabiskan RM 70 miliar untuk subsidi tahun ini - paket dukungan tertinggi negara itu dalam sejarah - untuk meredam lonjakan biaya bensin, solar, bahan bakar gas cair, minyak goreng, tepung dan listrik.

Lebih dari RM 700 juta telah dialokasikan untuk mempertahankan batas harga ayam RM 9,40 per kg. Sementara subsidi minyak goreng mencapai RM 4 miliar hampir dua kali lipat RM 2,2 miliar tahun lalu.

Menyusul pemberian uang tunai yang kedua kepada rumah tangga berpenghasilan rendah, PM Ismail pada hari Minggu mengindikasikan kemungkinan ada program yang ketiga.

Baca Juga: Inflasi Global Berpotensi Melonjak di Akhir 2022, Sektor Manufaktur Bisa Tertekan

Thailand

Inflasi Thailand berada pada level tertinggi dalam 14 tahun, setelah melewati angka 7% di bulan Mei. 

Dewan Keamanan Nasional (NSC) Thailand diperkirakan akan membentuk tim ahli khusus untuk mengatasi krisis bahan bakar dan pangan negara itu ketika bertemu pada hari Senin.

Sekjen NSC Supot Malaniyom mengatakan tim dan instansi terkait akan menangani krisis dalam tiga tahap hingga akhir tahun depan. Ini akan memiliki fokus khusus pada kenaikan harga bahan bakar, yang mempengaruhi sektor transportasi dan inflasi yang memburuk.

"NSC akan fokus pada stabilitas untuk mencegah kelangkaan," katanya, menurut situs berita The Nation.

Menteri Keuangan Arkhom Termpittayapaisith mengatakan Sabtu lalu bahwa pemerintah akan mengupayakan kenaikan upah bagi karyawan sektor swasta untuk membantu mereka mengatasi kenaikan biaya.

Arkhom mengatakan inflasi Thailand akan tetap tinggi untuk sisa tahun ini. 

Baca Juga: Ekonomi Amerika Serikat Suram, Bursa Masih Terus Tertekan

"Ekonomi Thailand menderita dampak tidak hanya dari Covid-19 tetapi juga inflasi tinggi akibat perang Ukraina. Inflasi tahun ini tidak mungkin turun ke tingkat yang terlihat bertahun-tahun yang lalu."

Bank of Thailand diperkirakan akan menaikkan suku bunga kebijakannya, yang saat ini 0,5%, bulan depan.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie