KONTAN.CO.ID - TOKYO. Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama mengungkapkan, ekonomi Jepang tengah mengalami inflasi akibat tingginya biaya impor dan kini berada di ambang transisi menuju periode inflasi berkelanjutan yang didorong oleh kenaikan upah.

Mengutip Reuters, Rabu (21/10/2026), Katayama menyampaikan kepada parlemen bahwa rencana pemerintah untuk memangkas pajak konsumsi serta pemberian dana bantuan ditujukan untuk meringankan beban rumah tangga akibat meningkatnya biaya hidup.

"Kami terus bertukar pandangan dengan Bank of Japan (BOJ) dalam berbagai aspek. Tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah dan BOJ," kata Katayama saat menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen mengenai apakah rencana pemangkasan pajak oleh pemerintah dapat bertentangan dengan upaya bank sentral dalam menangani inflasi melalui kenaikan suku bunga.

Baca Juga: Peso Filipina Tertekan Paling Dalam, Rupiah Menguat Tipis terhadap Dolar AS

Pada bulan September, BOJ menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam 31 tahun terakhir, yakni 1,25%. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya risiko inflasi inti yang dapat melampaui target 2%, yang dipicu oleh guncangan energi akibat perang di Iran, tingginya permintaan global terhadap kecerdasan buatan (AI), serta kenaikan biaya impor akibat pelemahan mata uang yen.

Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi berencana memangkas pajak konsumsi sebesar 8% untuk produk makanan selama dua tahun, mulai April tahun depan. 

Para analis memperingatkan bahwa pemangkasan pajak dan rencana belanja besar-besaran pemerintah dapat memicu lonjakan permintaan, yang justru berlawanan dengan upaya BOJ untuk mengendalikan inflasi.

Katayama mengakui bahwa pemangkasan pajak pada umumnya memang dapat mendorong inflasi dengan cara memacu permintaan.

Baca Juga: Bursa Asia Menguat Rabu (21/10), Investor Cermati Kinerja Emiten dan Keputusan BI

"Namun, kami akan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang bertanggung jawab dan proaktif ini mampu meningkatkan kapasitas penawaran Jepang, tanpa memicu percepatan inflasi," ujarnya.