KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi tahunan sudah hampir menembus 5% year on year (yoy), atau berada pada level 4,94% yoy. Adapun lonjakan inflasi tersebut dipicu utamanya oleh kenaikan harga pangan dalam negeri yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Kepala BPS Margo Yuwono mewanti-wanti, peningkatan harga pangan yang signifikan ini dikhawatirkan mempengaruhi jumlah masyarakat miskin ke depan. Dengan harga pangan yang tinggi, bukan tak mungkin jumlah masyarakat yang jatuh ke jurang kemiskinan bakal bertambah.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan, semakin tinggi tingkat inflasi maka akan semakin banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan alias penduduk miskin akan meningkat.

"Masyarakat rentan miskin kita sangat besar sekali jumlahnya," ujar Huda kepada Kontan.co.id, Selasa (2/8).

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Terancam Hiperinflasi, Ekonom Beberkan 3 Langkah Penyelamatan

Menurutnya, ketika terjadi lonjakan inflasi, maka penduduk rentan miskin akan menjadi pula penduduk miskin. Sehingga mereka tidak mampu lagi membeli barang kebutuhan pokok dikarenakan harga komoditas naik namun pendapatan mereka tidak naik.

Oleh karena itu, Huda menyarankan pemerintah untuk melihat masyarakat tersebut apabila ingin melakukan sebuah kebijakan, jangan sampai pemerintah membuat kebijakan yang dapat meningkatkan inflasi.

Huda menyebut, apabila subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik dicabut, maka hal tersebut bisa berdampak signifikan ke inflasi. "Makanya kita minta pemerintah untuk menahan dulu subsidi BBM dan listrik," katanya.

Baca Juga: Waspada Mulai September, Ekonomi akan Mengalami Hiperinflasi

Selain itu, menurut Huda, Bank Indonesia (BI) juga sudah seharusnya menaikkan suku bunga acuan untuk bisa menahan laju inflasi di dalam negeri agar lebih terkendali. Dirinya juga menyoroti inflasi Juli 2022 yang mencapai 4,94% merupakan hal yang harus diwaspadai oleh pemerintah.

"Saat ini sudah mendekati level 5% angka inflasi Indonesia. Sudah harus menjadi lampu kuning bagi pemerintah," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli