Inflasi terkendali, Presiden : Daerah tetap harus cek pasokan pangan



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo mengapresiasi capaian inflasi dalam empat tahun terakhir yang ada di bawah 4%. Kendati begitu, ia kembali mengingatkan kepada kepala daerah untuk memperhatikan pasokan khususnya pangan demi menstabilkan inflasi daerah dan nasional.

Dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi 2018, Presiden mengapresiai kerja gubernur dan walikota atas capaian inflasi yang terus membaik. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), setidaknya sejak 2015 angka inflasi berhasil ditekan di bawah 4%.

"Di tahun 2015 inflasi sebesar 3,35%, 2016 sebesar 3,02%, dan 2017 sebesar 3,61%, lompatan seperti ini harus kita lanjutkan karena sekarang koordinasi antara pusat dan daerah semakin baik," jelas Presiden, Kamis (26/7). 

Presiden berharap inflasi masih bisa ditekan lebih rendah setiap tahunnya.

Maka itu, ia meminta betul-betul kepada daerah untuk memperhatikan pasokan pangan. Sebab, inflasi sangat sensitif dengan pasokan pangan."Tolong betul betul kepala daerah gubernur, bupati dan walikota yang berkaitan dengan pangan dilihat betul-betul," tegas Presiden.

Sehingga jika terlihat pasokan di daerah kurang maka bisa berkoordinasi dengan daerah lain yang mengalami surplus beras. Karena sejatinya, pemerintah menginginkan rakyat menikmati harga pangan yang terkendali. 

"Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi misalnya pertumbuhan ekonomi 5% tapi inflasinya 9% ya tekor rakyat 4%. Ini harus ngerti kita. Yang bener itu pertumbuhan ekonomi misalnya 7% inflasinya 2% atau pertumbuhan ekonomi 6% inflasi 1,5%," katanya.

Sehingga, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengecek langsung jalur pendistibusiannya. Khusus untuk hal ini, dirinya mengusulkan ada baiknya baik setiap daerah memiliki pasar-pasar pengumpul. Hal ini dinilai penting agar petani tahu dimana dia harus datang, dimana dia harus menjual.

Presiden juga ingin membuat pasar induk di tiap-tiap provinsi. Tak hanya di tingkat daerah, Presiden juga telah memerintahkan Kapolri untuk mengamankan masalah pangan. "Jangan sampai ada pihak yang menimbun barang," tutur dia. Pasalnya, hal itu bisa mengerek inflasi dan mekanisme pasar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi