KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan fokus menggunakan anggaran belanja untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk penanganan corona (Covid-19). Hasilnya: bujet Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) paling banyak berkurang.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu Senin (20/4) menyebut, berbagai proyek yang sedang berjalan itu menjadi prioritas kedua di tahun ini. Selain menjadi second priority proyek terhenti karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menghambat efektivitas proyek.

Pemangkasan belanja Kementerian PUPR dengan mempertimbangkan ada banyak  proyek yang saat ini tidak bisa berjalan sejak ada wabah virus korona Covid-19 mulai awal Maret 2020 lalu.

Selain itu, Febrio menyebut realokasi anggaran di K/L ini terjadi sebanyak dua kali. Pemotongan tahap pertama, merupakan pemotongan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 2020) ke Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020.

"Pemotongan kedua, saat ini pun pemerintah secara terus-menerus sedang melakukan penyisiran dari budget mana lagi yang bisa dipangkas. Jadi, kami benar-benar mengantisipasi dampaknya akan cukup berat, pemerintah harus siap untuk melakukan pengetatan ikat pinggang," kata Febrio.

Berdasarkan pemaparan, pemerintah menghemat budget sebanyak Rp 190 triliun dari pemangkasan belanja negara. Adapun, Rp 95,7 triliun berasal dari penghematan belanja K/L, serta Rp 94,2 triliun berasal dari penghematan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sementara itu, pemerintah berhasil mengumpulkan Rp 54,6 triliun yang berasal dari realokasi belanja. Adapun beberapa anggaran yang direalokasi dan dihemat oleh pemerintah adalah belanja barang perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja non-operasional, serta belanja barang.

Asal tahu saja dalam Perpres 54/2020, anggaran Kementerian PUPR dipangkas sebesar Rp 24  triliun sehingga tahun 2020 ini hanya memiliki anggaran Rp 95,6 triliun. Namun, sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, institusinya telah melakukan realokasi anggaran sebesar Rp 36,19 triliun atau sebesar 30,15% dari total alokasi anggaran Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp 120 triliun.

"Kendati dipangkas, tapi anggaran untuk proyek prioritas seperti Kawasan Pariwisata Strategis Nasional, PON XX dan Asrama di Papua, dan World Cup U-20 tahun 2021, serta padat karya tunai tidak dipangkas," ujar Basuki.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Fahriyadi .