Berstatus partai politik pendukung pemerintah, PDI Perjuangan (PDIP) memberi catatan positif bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dalam tiga tahun masa pemerintahan Jokowi, PDIP menyebut peranan proyek infrastruktur sebagai ruang gerak bagi pertumbuhan ekonomi. Partai politik berlogo kepala banteng itu juga menyarankan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program bantuan sosial. Program pembangunan proyek infrastruktur mengawali catatan positif PDI-P terhadap tiga tahun usia pemerintahan Jokowi–Jusuf Kalla (JK). Anggota Komisi XI PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan banyak pencapaian luar biasa dari pemerintahan selama tiga tahun ini. Pemerintah memang perlu menjaga agar nantinya proyek infrastruktur itu tidak mangkrak. Kepada wartawan KONTAN Lamgiat Siringoringo, Hendrawan mengutarakan evaluasinya terhadap agenda pemerintah selama tiga tahun ini. Berikut nukilannya: KONTAN: Bagaimana evaluasi dari PDIP terhadap program ekonomi Pemerintahan Jokowi dan JK selama tiga tahun terakhir? HENDRAWAN: Kalau bicara indikator ekonomi makro, pemerintahan Jokowi saat ini cukup luar biasa. Ambil contoh cadangan devisa kita. Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia per September 2017 mencapai US$ 129,4 miliar, meningkat US$ 0,6 miliar dibandingkan dengan posisi per akhir Agustus 2017, yaitu US$ 128,8 miliar. Itu adalah angka tertinggi dalam sejarah negeri ini. Penerimaan devisa yang berasal dari penerimaan pajak serta devisa hasil ekspor minyak dan gas migas bagian pemerintah menyumbang peningkatan terbesar. Devisa juga menumpuk karena penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, serta hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas. Lalu defisit transaksi berjalan atau
current account deficit (CAD) semakin membaik. Tahun lalu, CAD tercatat US$ 16,3 miliar atau 1,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini jauh di bawah defisit tahun 2013 dan 2014 yang masing-masing sebesar US$ 29 miliar dan US$ 27 miliar. KONTAN: Tetapi realisasi pertumbuhan ekonomi selalu meleset dari target? HENDRAWAN: Memang. Tetapi itu kan sebenarnya karena keyakinan pemerintah yang ditunjukkan dalam asumsi pertumbuhan makro. Memang cukup percaya diri, tetapi pemerintah masih berusaha untuk bisa mencapai target pertumbuhannya. BI juga sudah berusaha untuk menurunkan bunga perbankan. Walau memang belum terlihat hasilnya. KONTAN: Proyek infrastruktur kan juga tidak berhasil membuat pertumbuhan ekonomi. Malah, proyek itu membuat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) menjadi tidak sehat. HENDRAWAN:: Dalam menyusun APBN, memang pemerintah diberi ruang untuk mencari penerimaan negara dari pajak dan non pajak. Salah satunya melalui utang. Dan masih sangat banyak infrastruktur di dalam negeri yang belum dibangun. Padahal, infrastruktur itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut saya, masih ada ruang gerak untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Proyek infrastruktur tetap dibutuhkan. Memang pemerintah perlu memperhatikan agar proyek-proyek jangan sampai mangkrak. KONTAN: PDIP masih melihat proyek infrastruktur bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi? HENDRAWAN: Ya. Terutama proyek seperti jalan tol, yang bisa membuat lancar perjalanan logistik. Termasuk bandara yang sudah dan akan dibangun oleh pemerintah. KONTAN: Apakah PDIP juga melihat bahwa APBN terancam karena target penerimaan negara bisa tidak tercapai? HENDRAWAN: Dari awal kami memang melihat menteri-menteri terlalu percaya diri saat menyusun APBN. Akibatnya, memang mau tidak mau mencari utang. Namun, selama itu memang masih dalam batas kewajaran dan untuk kesejahteraan rakyat memang bisa saja. Misalnya untuk subsidi. Sebenarnya saya menginginkan agar anggaran untuk subsidi jangan dipangkas untuk infrastruktur. Apalagi ada catatan kurang bagus di nilai tukar petani. Badan Pusat Statistik (BPS) memang sudah melaporkan kenaikan nilai tukar petani (NTP) nasional pada Agustus 2017 sebesar 0,94% dibanding bulan sebelumnya. Namun ini masih dalam batas status quo. Makanya ini yang perlu digenjot lagi oleh pemerintahan Jokowi. Misalnya untuk terus menggenjot produksi dalam negeri. Keberhasilan pemerintah juga kan, jika kita sudah tidak terlalu mengandalkan impor untuk beberapa komoditas. KONTAN: Apakah paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi sudah berjalan? HENDRAWAN: Saya mencatat ada 16 kebijakan pemerintahan Jokowi di bidang ekonomi. Memang masih ada kekurangan di sisi pelaksanaan. Saya melihat pejabat masih belum bisa keluar dari proses birokrasi yang rumit.
Ini juga sudah dikeluhkan Presiden. Berbeda dengan pelaksanaan amnesti pajak kita yang termasuk berhasil jika dibandingkan dengan banyak negara lain. KONTAN: Ada yang mengkritik APBN 2018, yang banyak mengalokasikan bantuan sosial, sebagai upaya melapangkan langkah Jokowi dalam pemilihan 2019? HENDRAWAN: Penyusunan dan pengesahan APBN kan melalui proses politik, baik oposisi maupun pendukung terlibat di saat menyusun. Artinya, kalau program sudah disetujui, ya mari diawasi bersama, karena ini kan untuk masyarakat.
* Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Rubrik Dialog Tabloid KONTAN edisi 16 Oktober 2017. Selengkapnya silakan klik link berikut ini: Infrastruktur Masih Tetap Dibutuhkan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Mesti Sinaga