LONDON. Secara mengejutkan, Pemerintah Inggris mencabut keberatan hukum terhadap aturan pembatasan bonus bankir yang dicanangkan di seluruh daratan Uni Eropa (UE). Pencabutan keberatan hukum ini dilakukan George Osborne, Menteri Keuangan Inggris.

"Pencabutan keberatan hukum ini dilakukan untuk menghemat uang pajak karena akan berakhir dengan ditolak UE," ujar Osborne, seperti dikutip BBC, kemarin. Osborne pesimistis keberatan Inggris terhadap aturan bonus bankir bakal diterima. Pemicunya, salah satu petinggi Pengadilan Tinggi Eropa (European Court of Justice), menyatakan keberatan Inggris tidak berdasar. 

Tapi, Inggris belum akan menyerah begitu saja. Osborne telah menyurati Mark Carney, Gubernur Bank Sentral Inggris (BoE). Isi surat itu memerintahkan BoE agar terus mengkaji aturan remunerasi yang tepat bagi bankir Inggris.  "Kami harus tetap memastikan ada sistem remunerasi yang tepat, bukan merusaknya, untuk memulihkan kepercayaan publik di pasar keuangan," tambah Osborne. 

Carney menilai, aturan UE yang membatasi bonus bankir akan menimbulkan dampak buruk. Argumen Inggris, pembatasan bonus akan mengerek kenaikan gaji pokok bankir sekaligus menurunkan kinerja bankir. Dus, beban bank di Inggris berpotensi melejit. Beban yang meningkat inilah yang dipandang Inggris sebagai efek samping yang berpotensi merugikan konsumen. Alasan lain, Inggris tidak mau kehilangan para bankir handal lantaran bonus berkurang.

Jurubicara Partai Buruh, Ed Balls menilai, langkah Osborne memalukan Inggris. "Sudah banyak pajak rakyat yang terlanjur terbuang karena keinginan konyol yang kami tentang," tandas Balls. Sebagai gambaran, aturan UE menyebutkan, bonus bankir maksimal 100% dari gaji tahunan. Bonus boleh mencapai 200% dari total gaji tahunan tapi harus melewati persetujuan pemegang saham bank.  

Otoritas Perbankan Eropa atawa European Banking Authority (EBA) merilis aturan pembatasan bonus bankir yang bertujuan meredam risiko krisis finansial jilid dua. EBA menilai, pembatasan bonus bakal membuat bank leluasa memupuk modal demi mencegah terulangnya krisis finansial.  

Editor: Dessy Rosalina