KONTAN.CO.ID - LONDON. Salah seorang sumber Reuters yang merupakan pejabat pemerintahan senior Inggris mengatakan Inggris sudah 'siap dan bersedia' untuk melakukan perjanjian Brexit jika Brussels mau melakukan negosiasi ulang perjanjian. Dia membantah anggapan bahwa rencana utama Perdana Menteri Boris Johnson adalah tidak adanya kesepakatan Brexit.

Johnson, yang mengambil alih posisi perdana menteri Inggris dua pekan lalu, mengambil langkah keras kepada Uni Eropa. Dia menuntut agar Erop menunjukkan kemauan untuk mengubah perjanjian yang sudah disepakati oleh pendahulunya sebelum negosiasi dimulai dari awal. Dengan demikian, hengkangnya Inggris dari blok tersebut bisa berjalan mulus.

Baca Juga: Boris Johnson Disambut Dingin di Skotlandia

Desakannya bahwa Inggris tengah meningkatkan persiapan untuk hengkang dari Uni Eropa tanpa perjanjian perpisahan jika Brussels menolak untuk melakukan negosiasi ulang telah membuat market cemas. Kondisi itu menyebabkan nilai tukar poundsterling keok. Sejumlah anggota parlemen Inggris curiga, tujuan utama Johnson sebenarnya adalah tidak ada perjanjian Brexit sama sekali.

Dalam sebuah laporan yang ditulis harian The Guardian, seorang diplomat Uni Eropa bilang mereka meyakini tidak ada perjanjian Brexit merupakan skenario utama pemerintahan Inggris.

Namun, sumber pemerintah Inggris membantahnya. Dia bilang, Uni Eropa harus memahami bahwa Johnson tidak dapat lagi mengajukan proposal kesepakatan yang sudah ditolak oleh parlemen Inggris sebanyak tiga kali, yang pada akhirnya memicu pengunduran diri Theresa May.

"Kami ingin kesepakatan. Sangat menyedihkan mereka tidak mau bernegosiasi dengan kami," kata sumber yang tak mau disebutkan namanya itu kepada Reuters.

"Fakta bahwa Penarikan Kesepakatan yang telah ditolak oleh parlemen Inggris dalam tiga pertemuan yang berbeda menandakan bahwa jika ada kesepakatan, mereka harus siap untuk melakukan negosiasi ulang. Kami siap dan bersedia melakukannya," jelasnya.

Sebelumnya, Johnson sempat bilang, Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober dengan atau tanpa kesepakatan.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie