KONTAN.CO.ID - LONDON. Pemerintah Inggris akan mengumumkan larangan perdagangan terhadap barang-barang yang diproduksi di permukiman Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki pada Selasa (8/9/2026). Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Inggris untuk mendukung terwujudnya solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband dijadwalkan menyampaikan pernyataan mengenai kebijakan terhadap Israel dan pembatasan perdagangan di hadapan House of Commons pada Selasa. Seorang menteri senior Inggris mengonfirmasi rencana larangan tersebut. Kebijakan ini muncul sekitar enam minggu setelah Miliband mulai menjabat dan setelah dirinya pekan lalu mengisyaratkan adanya kemungkinan perubahan pendekatan Inggris terhadap Israel.
Perdana Menteri Inggris Andy Burnham, yang juga baru menjabat sejak Juli, pada Senin (7/9/2026) melakukan pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam percakapan tersebut, Burnham menekankan "pentingnya solusi dua negara", yang dipandang sebagai salah satu rujukan terhadap kebijakan Inggris mengenai permukiman Israel. Miliband sebelumnya memperingatkan bahwa proyek permukiman Israel di kawasan E1, Tepi Barat, berpotensi menghambat terbentuknya negara Palestina.
Baca Juga: Lahan di Sydney Kian Terbatas, Pasokan Rumah Tapak Bergeser ke Kawasan Roselands Menurut Miliband, pembangunan permukiman tersebut akan melintasi wilayah yang diinginkan Palestina sebagai bagian dari negara mereka. Kondisi itu dinilai dapat semakin meningkatkan risiko terhadap solusi dua negara.
Inggris Belum Ungkap Mekanisme Larangan Perdagangan
Menteri Urusan Pensiun Inggris Pat McFadden belum memberikan rincian mengenai bagaimana larangan perdagangan terhadap produk dari permukiman Israel tersebut akan diterapkan. "The foreign secretary will make a statement to Parliament later today," kata McFadden kepada Times Radio. "Alasan mengapa bahaya tersebut menjadi semakin mendesak adalah karena aktivitas permukiman telah meluas dalam beberapa pekan dan bulan terakhir," ujar McFadden. Pemerintah Inggris sebelumnya telah menyatakan keprihatinan terhadap peningkatan aktivitas pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat. Kebijakan perdagangan terbaru tersebut berpotensi menjadi bagian dari langkah Inggris untuk memberikan tekanan diplomatik terhadap pemerintah Israel sekaligus mempertahankan dukungan terhadap pembentukan negara Palestina.
Baca Juga: Saham Apple Diprediksi Tertekan Saat iPhone 18 Meluncur, Kenaikan Harga Jadi Alasan Status Permukiman Israel di Tepi Barat
Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sebagian besar pemerintah dunia, termasuk Inggris, menganggap permukiman Israel di Tepi Barat sebagai tindakan ilegal berdasarkan hukum internasional. Wilayah Tepi Barat juga secara luas dipandang sebagai wilayah yang berada di bawah pendudukan militer Israel.
Namun, Israel menolak karakterisasi tersebut. Pemerintah Israel berpendapat bahwa status Tepi Barat merupakan wilayah yang disengketakan, bukan wilayah yang diduduki. Israel juga menyatakan bahwa masyarakat Yahudi memiliki hak historis atas wilayah tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel maupun Kementerian Luar Negeri Israel belum memberikan tanggapan segera atas permintaan komentar mengenai rencana kebijakan Inggris tersebut. Rencana larangan perdagangan ini menjadi perkembangan terbaru dalam perubahan pendekatan pemerintah Inggris terhadap konflik Israel-Palestina. Dengan menempatkan dukungan terhadap solusi dua negara sebagai salah satu dasar kebijakannya, London berupaya meningkatkan tekanan terkait aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat.
